Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy berharap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat mendorong penggunaan teknologi agar produk dan lifting migas dapat ditingkatkan.
“Penggunaan teknologi sangat penting, karena dengan teknologi baru, bahkan sumur tua masih dapat diberdayakan,” katanya dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas dari keterangan di Jakarta.
Oleh karena itu, dia menambahkan, pihaknya berharap SKK Migas dapat terus mendorong penggunaan teknologi agar produksi dan lifting migas dapat ditingkatkan, mengingat begitu besar harapan masyarakat agar kebutuhan energi bisa terpenuhi secara terjangkau.
Dalam rangka meningkatkan lifting minyak dan gas bumi nasional, lanjut Rachmat, pihaknya dengan SKK Migas menjalin kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
“Penandatanganan MoU ini menjadi landasan kerja sama untuk mendukung prioritas pembangunan, penguatan ketahanan energi dan percepatan transformasi nasional,” tuturnya.
Menurut Rachmat, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian yang besar terhadap swasembada air, energi dan pangan.
Untuk itu, katanya, peningkatan lifting migas menjadi hal penting sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor hulu migas.
“Saya menyambut baik kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan SKK Migas untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah di hulu migas khususnya aspek perencanaan strategis dan menekankan pentingnya penggunaan teknologi baru,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas lembaga untuk mendukung target lifting minyak dan gas bumi nasional.
Dia menambahkan, komitmen untuk mengelola hulu migas secara berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan.
“Kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas ini juga mencerminkan upaya bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan terpadu, menyelesaikan hambatan proyek strategis dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” jelas Djoko.
Manajemen SKK Migas meyakini bahwa kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong perizinan yang lebih efektif demi efisiensi dan produktivitas sektor tersebut.
Melalui MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas berharap dapat menggabungkan sumber daya, keahlian dan jaringan untuk mengembangkan, serta menerapkan strategi yang lebih efektif.
“Ini penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya. I
