Kepala Badan Gizin Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung menandatangani nota kesepakatan kerja sama (Memorandum of Understanding (MoU) terkait sinergi penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) di Balai Kota Jakarta.
Badan Gizi Nasional menargetkan pengoperasian 804 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.
Hingga saat ini, sekitar 60% dari target tersebut telah terpenuhi dan diharapkan seluruhnya beroperasi pada Mei 2026.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jakarta menunjukkan percepatan yang sangat signifikan dalam dua bulan terakhir.
Perkembangan ini terlihat baik dari sisi peningkatan jumlah SPPG maupun penguatan kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor.
“Dua bulan lalu Jakarta ini termasuk yang lambat, tetapi dua bulan terakhir menyusul, bahkan ada beberapa kecamatan di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara yang awalnya kurang peminat sekarang sudah penuh,” ungkap Dadan pada acara penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan BGN.
Hingga saat ini, dari 804 unit SPPG yang ditargetkan sebanyak 475 SPPG telah beroperasi di Jakarta, sedangkan 566 unit lainnya masih dalam tahap persiapan, dengan total 1.041 SPPG, capaian tersebut melampaui target awal yang ditetapkan.
Menurut Dadan, percepatan pelaksanaan program ini juga memberikan dampak ekonomi yang positif, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pangan.
“Alhamdulillah, program MBG menyelamatkan mereka – mereka yang bekerja di food governance dan beberapa restoran yang kehilangan pelanggan sekarang jadi SPPG, beberapa kafe yang kehilangan penggemarnya sekarang jadi SPPG, demikian juga rumah – rumah yang mau ditinggalkan sekarang jadi SPPG. Sekarang gairahnya hampir sama antara Jakarta dengan daerah – daerah yang lain,” katanya.
Ke depan, dia menambahkan bahwa salah satu tantangan utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan rantai pasok pangan.
Dengan skala pembelian SPPG yang semakin besar, lanjut Dadan, BGN menekankan pentingnya menjaga ketersediaan rantai pasok pangan sekaligus mengendalikan stabilitas harga.
Dia menegaskan bahwa BGN sekarang bisa mengontrol harga, sehingga ketika ada tekanan terhadap satu produk yang naik, BGN menginstruksikan kepada SPPG agar mengolah makanan yang setara tetapi dengan bahan baku yang berbeda.
“Jika, ada yang kurang laku, kami instruksikan SPPG agar membeli produk tersebut sehingga harganya bisa naik dan petani senang,” tegas Dadan.
Dalam konteks Provinsi Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan untuk sektor peternakan dan perikanan, kerja sama dengan perusahaan daerah, serta wilayah penyangga dinilai menjadi kunci penguatan rantai pasok.
Menurut Dadan, sinergi ini akan terus diperkuat guna memastikan kebutuhan bahan pangan bagi program MBG di Jakarta dapat terpenuhi secara berkelanjutan. I
