Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Melalui Direktorat Kesiapsiagaan, BNPB melaksanakan berbagai aktivitas penguatan kapasitas di tingkat masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi risiko bencana.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yang mendorong masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan untuk mengenali risiko, memperkuat kapasitas, serta membangun kesiapsiagaan secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah masing – masing.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karangasem Tahun 2025 – 2029, wilayah Karangasem memiliki potensi risiko bencana geologi antara lain gempa bumi, erupsi Gunung Agung, tanah longsor dan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin puting beliung, serta kekeringan.
Keragaman risiko tersebut membutuhkan upaya pengurangan risiko dan kesiapsiagaan yang komprehensif, terstruktur dan dilaksanakan hingga tingkat masyarakat.
Dalam konteks tersebut, program Destana menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas masyarakat sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan bencana.
Melalui proses fasilitasi, masyarakat didorong untuk mengenali risiko di wilayahnya, mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia, serta menyusun langkah kesiapsiagaan yang dapat diterapkan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menerima kunjungan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk membahas penguatan kapasitas pemerintah desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan di tingkat lokal dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karangasem menyampaikan sejumlah persoalan kebencanaan yang dihadapi wilayahnya, antara lain kekeringan, keterbatasan sumber air, kebakaran lahan dan banjir yang berulang di sejumlah wilayah pada musim hujan.
Usai audiensi, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari didampingi Direktur Kesiapsiagaan Pangarso Suryotomo dan Kepala BPBD Kabupaten Karangasem, melakukan peninjauan proses fasilitasi Destana di lima lokasi.
Rangkaian kegiatan Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Karangasem Tahap I dilaksanakan pada 28 September – 10 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menyasar lima desa/kelurahan, yaitu Desa Bugbug dan Desa Pertima di Kecamatan Karangasem; Desa Bungaya dan Desa Bungaya Kangin di Kecamatan Bebandem; serta Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan proses fasilitasi yang dilaksanakan oleh fasilitator daerah (fasda) dan fasilitator desa (fasdes), dengan pendampingan dan bimbingan dari fasilitator BNPB di lingkungan Kedeputian Bidang Pencegahan.
Peninjauan juga dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, serta memastikan proses fasilitasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik risiko di masing – masing wilayah.
Fasilitasi Destana diarahkan untuk memperkuat sejumlah aspek, antara lain pemahaman dasar penanggulangan bencana, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Relawan Desa/Kelurahan, Pengkajian Risiko Bencana secara Partisipatif, Sistem Peringatan Dini (SPD) inklusif dan rencana evakuasi, Keluarga Tangguh Bencana (Katana), serta Penilaian Ketangguhan Desa (PKD).
Dalam sesi diskusi bersama masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan Abdul Muhari berbagi pengalaman mengenai praktik penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang pernah ditemuinya di Jepang.
Dia menekankan bahwa kesiapsiagaan perlu dibangun secara berjenjang, dimulai dari unit terkecil, yaitu individu dan keluarga hingga lingkungan RT/RW dan desa/kelurahan.
“Kesiapsiagaan dimulai dari unit terkecil, yaitu individu dan keluarga, kemudian lingkungan RT/RW hingga tingkat desa/kelurahan. Masyarakat adalah bagian penting dari sistem penanggulangan bencana,” ungkapnya.
Muhari menjelaskan bahwa Destana bukan sekadar program, tetapi merupakan proses untuk membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengenali risiko, mengurangi risiko dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi.
Mengakhiri kunjungannya, dia berpesan kepada perwakilan masyarakat yang mengikuti kegiatan agar proses penguatan kesiapsiagaan tidak berhenti pada penyusunan peta partisipatif.
Menurut Muhari, hasil pemetaan perlu ditindaklanjuti dengan uji coba jalur evakuasi, sosialisasi kepada masyarakat dan latihan secara berkala, sehingga setiap warga memahami yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
“Jangan berhenti pada membuat peta partisipatif. Peta harus ditindaklanjuti dengan uji coba jalur evakuasi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Apa pun yang kita lakukan pada akhirnya harus bermuara pada kesiapsiagaan mandiri setiap individu dan keluarga,” tuturnya.
Melalui penguatan Destana di Kabupaten Karangasem, BNPB berharap kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan semakin meningkat dalam mengenali risiko, membangun kesiapsiagaan, serta mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya keselamatan dan ketangguhan sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkelanjutan. I
