Kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami tidak cukup hanya dengan tersedianya sistem peringatan dini.
Masyarakat juga perlu memahami arti peringatan, mengenali jalur evakuasi dan mampu mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika ancaman muncul.
Guna memperkuat kesiapan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan aktivasi sirine tsunami dan simulasi evakuasi mandiri tingkat desa/kelurahan di Provinsi Banten.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun melalui proses pembelajaran dan latihan yang berkelanjutan.
Ancaman bencana tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi risiko terhadap keselamatan manusia dapat dikurangi melalui mitigasi yang tepat, kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat merespons peringatan, serta melakukan evakuasi secara benar.
“Kesiapsiagaan bencana itu bukan pembelajaran sekali untuk seumur hidup, melainkan pembelajaran seumur hidup. Kejadian bencananya sendiri tidak bisa kita hentikan. Namun, yang wajib kita lakukan sebagai manusia adalah mengurangi dampak risikonya,” ujarnya saat membuka Sharing Season bertajuk Implementasi SPAB dan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) Menghadapi Ancaman Gempa, Megathrust dan Letusan Gunung Api di Banten, yang diselenggarakan oleh Lembaga Resiliensi Bencana (LRB)/Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah di Kota Serang, Banten.
Dalam konteks ancaman tsunami, kesiapan masyarakat menjadi bagian penting dari efektivitas sistem peringatan dini.
Sirine yang berfungsi harus diikuti pemahaman mengenai tindakan penyelamatan, termasuk kapan harus melakukan evakuasi, jalur yang perlu dilalui, dan lokasi aman yang dituju.
Oleh karena itu, simulasi secara berkala diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur, tetapi juga terbiasa menerapkannya ketika menghadapi keadaan darurat.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Banten Budi Santoso mengatakan bahwa aktivasi sirine dan simulasi evakuasi bukan sekadar pengujian teknis peralatan, melainkan bagian dari upaya memastikan sistem peringatan dini berfungsi dan masyarakat siap merespons ancaman tsunami.
“Kegiatan ini bukan sekadar membunyikan sirine, tetapi merupakan upaya untuk memastikan sistem peringatan dini berfungsi dengan baik, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Melalui simulasi tersebut, masyarakat berlatih mengenali bunyi sirine tsunami, mengikuti arahan petugas kebencanaan, menggunakan jalur evakuasi yang telah ditetapkan dan menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang aman sesuai dengan rencana evakuasi di wilayah masing – masing.
Latihan ini menjadi bagian dari upaya membangun respons yang terlatih, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan tanpa menunda – nunda ketika peringatan diterima.
Dalam situasi darurat, pemahaman terhadap tanda peringatan dan jalur evakuasi dapat membantu mengurangi keterlambatan mengambil tindakan, serta menekan risiko jatuhnya korban jiwa.
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir Banten juga dilakukan melalui pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
Melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) pada tahun 2024, BNPB bersama pemerintah daerah telah membentuk 22 Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah pesisir Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.
Di Kabupaten Lebak, Destana tersebut meliputi Desa Bayah Barat dan Sawarna di Kecamatan Bayah, Muara di Kecamatan Wanasalam, Pondok Panjang di Kecamatan Cihara, serta Siturgen dan Sukajadi di Kecamatan Panggarangan.
Di Kabupaten Pandeglang, desa yang terlibat meliputi Panimbang Jaya di Kecamatan Panimbang, Caringin dan Cigondang di Kecamatan Labuan, Sumberjaya di Kecamatan Sumur, Carita di Kecamatan Carita, serta Cikiruh Wetan di Kecamatan Cikeusik.
Sementara itu, di Kabupaten Serang, Destana tersebar di Desa Argawana, Salira, dan Sumuranja di Kecamatan Puloampel, Desa Anyer di Kecamatan Anyer, serta Desa Karang Suraga dan Bulakan di Kecamatan Cinangka.
Di Kota Cilegon, penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat mencakup Kelurahan Gerem di Kecamatan Grogol, Kubangsari di Kecamatan Ciwandan dan Lebak Gede, serta Mekarsari di Kecamatan Pulomerak.
Keberadaan Destana menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas masyarakat untuk mengenali ancaman, memahami sistem peringatan dini, menyusun rencana evakuasi dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan.
Kapasitas tersebut perlu terus diperkuat melalui edukasi, pembaruan informasi risiko dan latihan yang melibatkan masyarakat, serta unsur terkait di tingkat desa atau kelurahan.
BNPB juga menekankan pentingnya mengintegrasikan budaya sadar bencana ke dalam kehidupan sehari – hari.
Kesiapsiagaan tidak semestinya hanya muncul ketika latihan berlangsung atau setelah bencana terjadi, tetapi perlu menjadi kebiasaan yang tumbuh melalui keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan dan berbagai ruang aktivitas publik.
Dengan demikian, pengetahuan mengenai ancaman dan tindakan penyelamatan dapat menjadi bekal yang melekat ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, petugas kebencanaan, dunia usaha, media, relawan, lembaga pendidikan, serta masyarakat.
Sinergi lintas sektor diperlukan untuk memastikan informasi peringatan dapat diterima dan dipahami, jalur evakuasi diketahui masyarakat, serta prosedur penyelamatan dapat dijalankan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing – masing.
Melalui aktivasi sirine dan simulasi evakuasi yang dilakukan secara berkala, BNPB bersama pemerintah daerah mendorong agar kesiapsiagaan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat pesisir, bukan sekadar agenda sesaat.
Sistem peringatan dini yang berfungsi perlu berjalan beriringan dengan pemahaman risiko, rencana evakuasi yang jelas dan kemampuan masyarakat merespons ancaman secara tepat.
Pada akhirnya, keberhasilan peringatan dini tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan peralatan yang tersedia, tetapi juga oleh kesiapan manusia dalam meresponsnya.
Dengan latihan yang konsisten, koordinasi yang kuat dan keterlibatan aktif masyarakat, kawasan pesisir Banten diharapkan semakin siap menghadapi ancaman tsunami.
Kesiapsiagaan yang terus dipelihara menjadi fondasi untuk melindungi keselamatan jiwa, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. I
