Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan personel dan peralatan yang tersedia.
Penguatan pemadaman darat menjadi perhatian utama di tengah kendala operasi udara akibat asap tebal dan jarak pandang rendah.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat evaluasi penanggulangan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla, Kecamatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau.
Berdasarkan laporan Posko Pengendalian Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, periode 1 Januari hingga 19 September 2026 tercatat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla.
Luasan yang ditangani mencapai hampir 13.000 hektare, sedangkan berdasarkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan, luas area terbakar tercatat 7.634 hektare.
Pada 21 September 2026, kondisi di sebagian besar wilayah di Kalimantan Tengah diliputi asap pekat hingga langit nampak berwarna oranye.
Jarak pandang hanya sekitar 500 meter. Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori berbahaya.
Wilayah tersebut mencakup Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kota Pontianak.
Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Sebanyak 13 kabupaten dan satu kota telah berstatus tanggap darurat, sedangkan Kabupaten Lamandau masih berstatus siaga darurat.
Operasi Udara Terkendala
Operasi udara tetap dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) periode 20 – 29 September 2026, tetapi upaya ini menemukan tantangan tidak adanya potensi awan hujan untuk dilakukan penyemaian.
Sementara itu, dukungan helikopter patroli dan helikopter water bombing terkendala kondisi asap tebal menyebabkan jarak pandang bagi operasi penerbangan.
Kepala BNPB menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat penanganan tidak dapat hanya mengandalkan operasi udara.
“Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing. Bukan berarti tidak berguna, tetapi tidak bisa keluar,” ujar Kepala BNPB.
Dia menjelaskan, sejumlah helikopter water bombing harus berada dalam posisi siaga di bandara, karena kondisi visibilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan.
Dalam kondisi tersebut, Kepala BNPB meminta agar operasi pemadaman darat diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur yang tersedia.
Sekitar 10.700 personel dari unsur TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan ASN telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla.
Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengaktifkan 946 personel pada 19 posko dan TNI mengerahkan sekitar 1.220 personel di berbagai wilayah.
Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui penyediaan drone thermal, mesin pompa, selang, nozzle, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta peralatan pendukung lainnya.
Ada 3 unit drone thermal dan sekitar 300 unit mesin portable juga telah disiapkan untuk memperkuat regu pemadaman di lapangan.
Kepala BNPB menegaskan, keterbatasan personel pada satu institusi tidak boleh menjadi hambatan dalam penanganan karhutla.
Kekuatan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan unsur lainnya perlu dikerahkan secara terpadu sesuai kebutuhan di lapangan.
Kepala BNPB juga menekankan agar peralatan yang telah tersedia tidak hanya disimpan, tetapi segera digunakan untuk memperkuat operasi pemadaman.
“Kalau memang cukup, ya tolong itu dikeluarkan semua. Jangan ditaruh di gudang,” tegasnya.
Dia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara langsung terhadap kecukupan personel dan peralatan di setiap wilayah.
Apabila masih terdapat kekurangan, dukungan perlu segera ditambah agar pemadaman dapat dilakukan secara efektif. “Kalau peralatannya kurang, ya kita beri peralatan.” ujarnya.
Badan Mateorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, akan ada potensi awan hujan pada 21 – 28 September 2026 di wilayah Kalimantan Tengah.
Melihat potensi ini, Kepala BNPB memutuskan untuk menggeser armada OMC dari Pos OMC di Tjilik Riwut Palangkaraya ke Pos Syamsudin Noor di Banjarmasin dan Pangkalan Bun.
Hal ini diupayakan agar pesawat OMC bisa terbang dan bisa melakukan misi penanganan karhutla, khusus untuk wilayah Kalimantan Tengah.
Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan kondisi masing – masing lokasi, termasuk kebutuhan personel, peralatan, akses, dan sumber air.
“Dilihat di masing – masing, kira – kira untuk memadamkan satu titik itu bagaimana? Mohon hari itu bisa dipadamkan. Jangan ditunda,” tegasnya.
Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi seluruh sumber daya menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah.
Di tengah keterbatasan operasi udara akibat kondisi asap, pemadaman darat yang cepat, terpadu dan didukung seluruh kekuatan menjadi langkah yang terus diperkuat untuk merespons kebakaran di lapangan. I
