Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dengan disaksikan oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Wakil Bupati Muchsin Hasan.
Penyerahan huntara yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menjadi momen haru bagi masyarakat.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan BNPB sejak awal masa tanggap darurat hingga memasuki tahap transisi pemulihan.
“Alhamdulillah, luar biasa sekali dukungan yang diberikan BNPB sejak awal bencana. Atas arahan Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, akhirnya warga kami bisa menempati hunian yang lebih layak sebelum bulan Ramadan,” ujarnya.
Kehadiran Kepala BNPB di Aceh Tengah merupakan kunjungan keempat sejak akhir November 2025.
Bahkan, pada masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi serta saat aktivitas Gunungapi Burni Telong meningkat hingga berstatus Siaga (Level III), Kepala BNPB memutuskan berada langsung di Aceh Tengah guna memastikan penanganan berjalan profesional, terkoordinasi, cepat dan tepat sasaran.
“Sejak awal bencana kami sudah ada di sini. Ini sudah empat kali saya ke Aceh Tengah, dan dua kali harus tinggal di sini, termasuk ketika status Gunungapi Burni Telong naik ke Level III, saya tetap berada di Aceh Tengah untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal,” tutur Suharyanto.
Memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan, BNPB terus memberikan dukungan lanjutan, mulai dari bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, pembangunan huntara, hingga pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.
Sebanyak 252 unit huntara tersebut tersebar di tiga kampung, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara dan Kampung Burlah. Huntara bertipe komunal ini dilengkapi fasilitas pendukung.
Fasilitas tersebut seperti sumur bor air bersih, sistem sanitasi dan pembuangan limbah, serta jaringan listrik yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para penyintas.
Selain bangunan utama, BNPB juga melengkapi kebutuhan dasar penghuni berupa alas lantai, tikar, karpet, kasur, bantal, guling, dan selimut.
Mengenai kebutuhan perabotan rumah tangga, dukungan tambahan senilai Rp3 juta per unit akan diberikan oleh Kementerian Sosial.
“Tidak hanya bangunan, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Sementara untuk perabotan, akan ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar tiga juta rupiah untuk setiap unit,” jelas Kepala BNPB.
Bagi warga yang memilih untuk menyewa tempat tinggal sementara, BNPB menyediakan skema Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600.000 per bulan.
Penerima DTH juga tetap mendapatkan dukungan logistik dan kebutuhan dasar lainnya selama masa sewa.
Kepala BNPB menegaskan bahwa seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas bantuan, baik yang menempati huntara maupun yang memilih DTH.
Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD setempat untuk memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi tanpa terkecuali.
“Kita semua warga negara Indonesia yang sedang tertimpa musibah. Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” ungkapnya.
Untuk wilayah lain, seperti Kecamatan Linge yang masih dalam tahap pembangunan huntara, BNPB akan menerapkan skema DTH hingga seluruh unit selesai dibangun.
Dari total rencana 529 unit huntara di Linge, sebanyak 198 unit telah rampung dan sisanya ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026.
Huntara dibangun sebagai hunian sementara yang aman dan layak hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai.
Kepala BNPB memastikan bahwa seluruh kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, berada di zona rawan bencana atau hilang akibat bencana, berhak memperoleh huntap.
BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera mengajukan data calon penerima berdasarkan skema by name by address (BNBA) agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan.
“Semua kepala keluarga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan huntap per KK, termasuk yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah. Sepanjang memenuhi kriteria, akan kami fasilitasi sesuai permohonan pemerintah daerah,” jelas Suharyanto.
Dalam kesempatan dialog bersama masyarakat dan relawan, muncul aspirasi terkait kondisi tenda sekolah darurat yang dinilai sudah tidak layak sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB langsung memerintahkan jajarannya untuk membangun huntara khusus sekolah dengan ukuran dan fasilitas yang memadai.
Untuk dukungan sarana dan prasarana pendidikan, BNPB akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Nanti BNPB akan bangun huntara khusus sekolah sesuai kebutuhan ruang kelas. Saya sudah perintahkan jajaran untuk segera memprosesnya. Untuk sarana pendukung lainnya, akan saya koordinasikan langsung dengan Mendikdasmen,” katanya.
Dengan langkah percepatan ini, diharapkan masyarakat Aceh Tengah dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan layak, sembari proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan hingga tuntas. I
