Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau sejumlah infrastruktur terdampak bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, baru – baru ini.
Lokasi pertama yang ditinjau adalah ruas jalan dan jembatan Sikuliek yang berada di Kecamatan Batang Anai.
Kepala BNPB melihat secara langsung kerusakan ruas jalan dan jembatan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi basah sering melanda wilayah tersebut.
“Hari ini meninjau jembatan Sikuliek yang sudah empat tahun rusak, masyarakat terganggu karena kerusakan dan hanya bisa dilewati kendaraan roda dua dan pejalan kaki,” kata Suharyanto.
Tinjauan kali ini guna melihat langsung dampak yang diakibatkan oleh bencana di wilayah ini.
Dari hasil pengamatan, kerusakan yang terjadi di Kecamatan Batang Anai akan dilakukan perbaikan oleh BNPB.
“Pemerintah bersepakat memperoleh anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, tinggal menunggu proposal dari Bupati dan harapannya awal tahun 2026 sudah dapat diperbaiki,” jelasnya.
Selanjutnya, Kepala BNPB yang juga didampingi oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis meninjau lokasi berikutnya yaitu Jembatan SIkabu yang terletak di Kecamatan Lubuk Alung.
Pada lokasi ini, sebelumnya telah diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berupa pembangunan jembatan.
Namun, dikarenakan terkena bencana pada tahun 2023, maka kembali mengalami kerusakan.
“Jembatan Sikabu tahun 2020 sudah pernah dibangun melalui anggaran BNPB, tetapi terkena bencana lagi jadi sebagian jembatan tidak bisa digunakan,” ungkap Suharyanto.
Kepala BNPB menambahkan, karena pernah diberikan dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan Jembatan Sikabu.
Dia akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi masyarakat. “Akan kami bicarakan dan kami cari solusi yang terbaik.”
Suharyanto menuturkan, meskipun bencana sudah lama terjadi, namun BNPB masih tetap bisa membantu penanganan daerah dengan skema anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penanganan bencana ini bukan saja terjadi saat bencana, lanjutnya, tetapi usai bencana, pemerintah daerah (pemda) dan BNPB bekerja sama untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Salah satu konsep adalah adanya anggaran hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.”
Menurut Kepala BNPB, proposal diajukan oleh pemda kepada BNPB dan BNPB akan mengajukan kepada Kementerian Keuangan.
“Itu salah satu upaya pemerintah pusat membantu daerah karena kemampuan daerah dalam hal anggaran terbatas,” tegasnya. I
