Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan besar dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berharap BUMD dapat menjadi perintis sektor usaha, khususnya pada sektor – sektor yang belum diminati oleh pihak swasta.
“Kemudian, peran lainnya sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar dan pengembangan usaha kecil, menengah, dan penyumbang bagi penerimaan daerah,” ujarnya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik bersama Komisi II DPR Masa Persidangan III Tahun 2025 – 2026 di Kantor Pusat Bank BJB, Kota Bandung, Jawa Barat.
Wiyagus menambahkan, mengingat pentingnya peran tersebut, keberadaan BUMD perlu dibina dan diawasi, terutama apabila kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami penurunan.
Dalam konteks tersebut, lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mendorong pembentukan unit kerja baru yang secara khusus membina dan mengawasi BUMD.
Dia memastikan berbagai aspek teknis terus disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wiyagus berharap pembentukan unit kerja tersebut mampu mewujudkan ekosistem BUMD yang lebih sehat.
Wiyagus menegaskan Kemendagri akan terus meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tata kelola BUMD.
“Diharapkan sekali lagi BUMD benar-benar bisa menggerakkan ekonomi daerah. Potensi daerah yang bisa diangkat, menguntungkan laba, secara otomatis nanti juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.
Wiyagus menyatakan bahwa integritas dalam pengelolaan BUMD merupakan aspek yang tidak dapat dihindarkan, karena hal tersebut akan menentukan keberhasilan pengelolaan BUMD.
“Sistem apa pun, early warning, berbasis digital, tetapi kalau dia tidak punya integritas, ya dia akan ngakalin sistem itu,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra dan Dede Yusuf, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa beserta para pimpinan DPR, serta para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat. I
