CARA TERBAIK PENANGANAN PENYEBARAN PMK DENGAN BIOSECURITY

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Letjen TNI Suharyanto (tengah) dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh/Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Aceh Taqwalah (kanan) saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi penanganan PMK di wilayah Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (3/8/2022). (dok. bnpb.go.id)
Bagikan Artikel

Setiap daerah harus memiliki target menjadi daerah bebas Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) tanpa vaksinasi (untuk daerah yang belum tertular atau berada di sekitar daerah wabah).

Menurut, Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letjen TNI Suharyanto, cara terbaik dalam penanganan PMK di daerah untuk menekan penyebaran PMK adalah dengan pencegahan.

“Meskipun hewan-hewan sudah divaksin, jika pencegahannya masih belum maksimal, maka penyebaran akan terus meningkat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Aceh saat kunjungan ke Kantor Gubernur Aceh, Rabu (3/8/2022).

Oleh karena itu, Suharyanto menambahkan, pemilik hewan ternak diimbau untuk tetap memisahkan hewan yang sudah sembuh dari gejala klinis dari hewan lain yang belum terjangkit.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dia juga mengapresiasi bahwa Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang berhasil dalam penanganan Covid-19,  sehingga diyakini Provinsi Aceh bisa menangani kasus penyebaran PMK dengan baik, efektif dan efisien.

Meskipun penyebaran PMK di Aceh cukup masif, tapi ada tiga daerah yang masih bebas PMK tanpa vaksinasi, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Kepulauan Simeuleu.

Suharyanto yang juga Ketua Satgas Nasional Penanganan PMK menjelaskan, ada empat hal yang menjadi strategi utama dalam penanganan kasus penyebaran PMK.

Keempat hal tersebut adalah Biosecurity, Pengobatan, Potong Bersyarat dan Vaksinasi.

Pelaksanaan biosecurity bisa dilakukan dengan empat langkah yakni desinfeksi, pengaturan buka/tutup pasar hewan, penjagaan ketat di perbatasan, dan komunikasi, informasi serta edukasi.

Di Provinsi Aceh, progres pengobatan hewan ternak mencapai 86,98%. Dari kasus terkonfirmasi sebanyak 44.639, hewan yang sembuh secara klinis mencapai 38.828. Ketersediaan vaksin sebanyak 7.000 dosis, yang terpakai sudah mencapai 6.700 dosis.

Diketahui, hingga saat ini jumlah hewan ternak di Provinsi Aceh yang paling banyak terdampak PMK adalah sapı perah, sapı potong dan kerbau.

Untuk itu, Suharyanto akan memfokuskan pemberian vaksin terhadap hewan-hewan tersebut, karena jumlah vaksin terbatas, hewan lain yakni domba dan kambing bukan menjadi prioritas.

Strategi terakhir dalam penanganan PMK adalah potong bersyarat. Di Aceh, total potong bersyarat sampai 2 Agustus 2022 adalah sebanyak 59 ekor. I

 


Bagikan Artikel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here