Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang – Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang – undang pada Kamis (19/11/2026).
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kemudian, para anggota DPR menjawa setujun dan Puan mengetok palu pengesahan, satu kali. “Terima kasih, alhamdulillah,” katanya disambut tepuk tangan para anggota dewan.
Pengambilan keputusan dilakukan di Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026 – 2027. Sebelumnya, DPR telah mengambil keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).
Rapat Tingkat I DPR tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan Panja Komisi III DPR telah melaksanakan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berjumlah 397.
Terdiri dari 160 DIM tetap, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam RUU Perampasan Aset meliputi pidana penipuan hingga perdagangan.
Selain itu, RUU ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan, perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset ke korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan teknologi.
Adapun 10 poin utama yang diatur antara lain adalah sebagai berikut:
- Judul, prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan
- Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang –
- Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan.
- Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
- Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
- Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasannya.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata – mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. I






