Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah terserap Rp13,73 triliun hingga 31 Mei 2024 atau 32,23% dari total anggaran tahun 2024.
Demikian disampaikan Menhub saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Sebagai catatan, pagu awal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 adalah sebesar Rp38,6 triliun.
Selanjutnya, pagu tersebut mengalami penambahan saldo dan blokir automatic adjustment, sehingga pagu akhir Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp42,59 triliun.
Menhub menjelaskan, rincian realisasi anggaran hingga Mei 2024 dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar 53,47% atau Rp 2,21 triliun, belanja barang sebesar 25,95% atau Rp 4,92 triliun, dan belanja modal 33,84% atau Rp 6,6 triliun.
“Dalam upaya percepatan pelaksanaan anggaran 2024, secara umum perlu diupayakan langkah strategis antara lain meningkatkan kedisiplinan melaksanakan rencana kegiatan, kualitas belanja, monitoring dan evaluasi, serta percepatan penyelesaian pekerjaan, akselerasi pelaksanaan program, kegiatan, maupun proyek,” jelasnya.
Menurut Menhub, target PNBP/BLU di Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp10,41 triliun dengan prognosa hingga Desember 2024 sebesar Rp11,21 triliun.
“Hingga 31 Mei 2024, realisasi PNBP/BLU Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp4,78 triliun atau sebesar 45,93%,” ujarnya.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tertanggal 5 April 2024, Kemhub memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp24,76 triliun.
Berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kegiatan di sektor transportasi darat antara lain pembangunan infrastruktur dan sarana baru, implementasi angkutan massal perkotaan di Medan dan Bandung, serta dukungan konektivitas di daerah terpencil.
Selanjutnya untuk sektor perkeretaapian, yakni pemenuhan availability payment Kereta Api (KA) Makassar – Parepare dan peningkatan keselamatan KA.
Kegiatan sektor transportasi laut yaitu lanjutan pembangunan, pengembangan, replacement dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan, serta pembangunan, rehabilitasi sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran.
Terakhir, pada sektor transportasi udara terdapat kegiatan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, pengembangan Bandar Udara Prioritas Kawasan Industri (KI), serta pengembangan bandara mendukung jembatan udara, perbatasan, rawan bencana dan terisolir.
Melalui Surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenhub telah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif TA 2025 sebesar Rp15,75 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan, akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai programprioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU Tentang APBN TA 2025 di DPR.
“Komisi V DPR juga meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun 2024,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Inspektur Jenderal Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni. I
