Indonesia mulai memasuki fase kedua pembangunan nasional yang lebih bertumpu pada pemanfaatan nilai ekonomi sumber daya alam, seperti kredit karbon (carbon credit) dan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit).
Menurut Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Menteri LH/BPLH) Jumhur Hidayat, fase pembangunan tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan sumber daya alam.
“Seperti carbon credit dan biodiversity, ini akan menjadi gelombang pembangunan fase kedua. Kami harus memastikan masyarakat yang berada di tingkat tapak benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya dalam acara di Kementerian PPN/Bappenas.
Dia menuturkan, Indonesia perlu belajar dari pola pembangunan konvensional yang selama ini lebih banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif.
Meski mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, lanjut Jumhur, model pembangunan tersebut dinilai masih menghadapi tantangan dalam pemerataan manfaat serta berisiko menimbulkan tekanan terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, katanya, pengembangan instrumen ekonomi lingkungan, termasuk perdagangan karbon dan kredit keanekaragaman hayati, harus dilakukan dengan tata kelola yang baik agar manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati pelaku pasar.
Menteri Jumhur menegaskan, keuntungan terbesar dari pemanfaatan nilai ekonomi lingkungan harus diterima masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem di tingkat tapak.
“Jangan sampai kita hanya menjadi perantara perdagangan karbon. Indonesia harus menjadi pemimpin dan manfaat terbesarnya harus diterima masyarakat di lapangan,” tuturnya.
Jumhur memperkirakan perdagangan karbon dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional dengan potensi mencapai belasan ribu triliun rupiah.
Nilai tersebut, lanjutnya, masih dapat meningkat seiring berkembangnya mekanisme kredit keanekaragaman hayati.
Guna mendukung pengembangan instrumen tersebut, Kementerian LH saat ini menyiapkan berbagai perangkat tata kelola.
Salah satunya melalui pembangunan Rumah Data Keanekaragaman Hayati, yang akan menjadi pusat data terintegrasi lintas kementerian, lembaga dan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai akses dan pembagian manfaat atas pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk mekanisme pengembangan kredit keanekaragaman hayati.
“Kami memastikan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan berbagai instrumen yang dibangun tetap memperkuat upaya pelestarian, berkeadilan bagi masyarakat, berbasis sains, serta diterapkan dengan tata kelola yang baik dan berintegritas,” ungkap Jumhur. I
