Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) merangkum perkembangan sejumlah kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan pemutakhiran data hingga Jumat (11/9) pukul 07.00 WIB.
Kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi sejumlah kejadian yang mendapatkan perhatian dalam penanganannya di tingkat daerah maupun pusat.
Kekeringan melanda Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (10/9) pukul 15.00 Wita.
Kejadian tersebut berdampak pada 13 kecamatan dengan 56 desa dan 17 kelurahan di antaranya Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Majauleng, Pammana, Sabbangparu, Gilireng, Sajoanging, Pitumpanua, Maniangpajo, Penrang, Keera, dan Takkalalla.
Sebanyak 724 kepala keluarga atau 2.292 jiwa terdampak akibat berkurangnya debit sumber air bersih.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo bersama petugas gabungan melakukan pendataan dan pelaporan serta mengaktifkan posko darurat bencana kekeringan.
Hingga Kamis (10/9), bantuan air bersih yang telah didistribusikan mencapai 84.000 liter, terdiri atas 17 tangki sebanyak 81.000 liter dan dua tandon sebanyak 3.000 liter, dengan penerima manfaat sebanyak 724 KK atau 2.292 jiwa.
Pada hari yang sama, kekeringan juga terjadi di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.
Kondisi tersebut berdampak pada sekitar 314 hektare lahan persawahan di Kecamatan Sinjai Barat akibat kekurangan suplai air. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
BPBD Kabupaten Sinjai berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan penanganan.
Kebutuhan mendesak meliputi pompa air untuk mengalirkan air dari sungai menuju saluran irigasi, pipa distribusi air sebagai sarana penyaluran air dari sumber ke saluran irigasi, serta bahan bakar.
Sementara itu, kebakaran terjadi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (10/9) pukul 13.00 Wita.
Lokasi terdampak meliputi Kecamatan Parigi, Pattallassang dan Bontomarannu, dengan luas lahan terbakar sekitar 6 hektare.
BPBD Kabupaten Gowa bersama TRC BPBD menuju lokasi untuk melakukan pengecekan, pemadaman dan pendinginan. Hingga Kamis (10/9), api telah berhasil dipadamkan.
Sehari sebelumnya, Rabu (9/9), karhutla terjadi di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar pukul 22.10 Wita.
Kebakaran membakar sekitar 5 hektare lahan di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. BPBD Kabupaten Enrekang berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pemadaman. Hingga Kamis (10/9) pukul 04.00 Wita, api telah berhasil dipadamkan.
Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dalam dua kejadian.
Kejadian pertama berlangsung pada Selasa (1/9) pukul 11.00 WIT dan membakar sekitar 22 hektare lahan di Negeri Adm. Way Ketam Baru, Kecamatan Bula Barat, serta Negeri Dawang, Kecamatan Teluk Waru.
Kejadian berikutnya berlangsung pada Jumat (4/9) pukul 14.30 WIT dengan luas lahan terbakar sekitar 23,2 hektare.
Tidak ada korban jiwa dalam kedua kejadian tersebut. Hingga Kamis (10/9), api telah berhasil dipadamkan.
Wilayah tersebut masih berstatus tanggap darurat bencana yang masa berlakunya telah diperpanjang hingga awal Oktober 2026.
Menyikapi rangkaian kejadian tersebut, BNPB mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya di wilayah yang menghadapi kekeringan dan potensi karhutla.
Masyarakat perlu menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar dan memastikan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dilakukan secara aman.
Apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada BPBD atau instansi terkait agar dapat ditangani dengan cepat.
Bagi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan, penggunaan air bersih secara bijak perlu terus dilakukan dengan mendahulukan kebutuhan pokok.
Kebutuhan mendesak di lapangan juga dapat disampaikan kepada BPBD setempat agar penanganan dan dukungan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat terdampak.
Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan penanganan kejadian bencana. I
