Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) menegaskan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang berkelanjutan.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Aan Suhanan, keselamatan jalan adalah isu serius yang telah menjadi perhatian nasional bahkan global, karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat luas.
“Ini sejalan dengan komitmen global World Health Organization (WHO) melalui Decade of Action for Road Safety 2021 – 2030, yang merupakan kelanjutan dari dekade sebelumnya, periode 2011 – 2020,” katanya saat memberikan pengarahan secara daring pada kegiatan Sosialisasi Penguatan Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, di Jakarta.
Jika dekade pertama berfokus pada stabilisasi angka kecelakaan, dia menambahkan, maka pada dekade kedua ini ditetapkan target, yakni mengurangi minimal 50% jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2030, yang juga selaras dengan Target 3.6 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB untuk menurunkan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di dunia.
“Masalah keselamatan angkutan jalan sudah menjadi keprihatinan kita bersama dan keselamatan menjadi harapan masyarakat serta semua pihak. WHO sudah membuat deklarasi tentang keselamatan di jalan dan kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap nyawa maupun keselamatan manusia,” jelas Dirjen Aan.
Dia menuturkan, Indonesia telah memiliki Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) sebagai kerangka kebijakan nasional dalam penanganan keselamatan jalan lintas sektor.
RUNK dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga melalui lima pilar utama, yakni manajemen keselamatan jalan yang dikoordinasikan oleh Bappenas; jalan berkeselamatan dikoordinasikan Kementerian PU, kendaraan yang berkeselamatan oleh Kemenhub, pengguna jalan yang berkeselamatan oleh Polri, serta penanganan pascakecelakaan (post-crash response) untuk menekan tingkat fatalitas korban oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Meski demikian, Dirjen Aan menegaskan, keselamatan jalan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan sistemik dan berkelanjutan, adapun jika melihat data Polri pada tahun 2025 tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dengan 24.296 korban meninggal dunia.
Menurutnya, SMK PAU bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam pengelolaan keselamatan yang berdampak langsung pada operasional kendaraan hingga pengemudi.
“Jadi, penerapan SMK PAU ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persyaratan administrative, tapi juga sebagai persyaratan operasional. Dengan pemenuhan SMK PAU, seluruh operator bisa menjamin armadanya laik jalan dan pengemudinya juga laik untuk mengemudikan kendaraan,” jelasnya.
Dirjen Aan menuturkan, upaya peningkatan keselamatan jalan telah memiliki arah kebijakan yang jelas dengan menetapkan target penurunan angka fatalitas kecelakaan secara nasional.
Sesuai dengan deklarasi Aksi Keselamatan Jalan WHO di dekade kedua, saat ini pemerintah Indonesia turut menargetkan penurunan angka fatalitas kecelakaan hingga 50% pada tahun 2030.
Namun, dia menambahkan, pencapaian target tersebut tidak dapat dilakukan secara sektoral, karena membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah hingga operator, serta masyarakat.
Menurutnya, operator angkutan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan operasional di lapangan, mulai dari pemeriksaan kelaikan kendaraan hingga pengawasan terhadap kompetensi pengemudi sebelum beroperasi.
“Ini tantangan kita bersama untuk bagaimana merealisasikan target – target keselamatan yang sudah ditetapkan, kami tidak bisa bekerja sendiri, karena negara dan pemerintah punya keterbatasan dalam pengawasan,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Dirjen Aan, peran dan kontribusi masyarakat, termasuk para operator yang setiap hari berada di lapangan sangat diharapkan, terutama untuk memastikan kendaraan yang dioperasikan benar – benar laik jalan dan pengemudinya memenuhi standar keselamatan. I
