Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk rajin cek perkembangan harga bahan pokok di daerah masing – masing menjelang Ramadan, karena pada momentum tersebut sering kali terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Tolong turun, kumpulkan teman – teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya Pak. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Dia mengatakan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Ramadan dan Idulfitri serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Tomsi mengapresiasi turunnya harga sejumlah komoditas, seperti telur, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit.
Namun, dia menegaskan bahwa kenaikan harga komoditas, seperti bawang putih hingga minyak goring, karena harga dua komoditas tersebut justru mengalami kenaikan di saat komoditas lainnya tengah menurun.
Tomsi berharap daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dapat diintervensi dengan penambahan stok Minyakita.
Di sisi lain, dia juga mendorong Perum Bulog untuk melakukan intervensi terhadap potensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
“Untuk daerah dengan harga beras tinggi, cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul, kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi berharap seluruh daerah dapat belajar dari penanganan inflasi yang telah berjalan selama ini.
Melalui berbagai forum tersebut, daerah dapat mencari jalan keluar terbaik dalam pengendalian harga di daerah, sehingga daerah diminta tidak lelah dalam mengendalikan angka inflasi.
“Untuk teman – teman daerah, kami minta yang tinggi – tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Itu kembali lagi, cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak bisa,” jelas Tomsi.
Turut hadir pada rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta pejabat terkait lainnya. I
