Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berpartisipasi secara intensif dalam pembahasan empat isu prioritas, yakni penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), transisi energi terbarukan (photovoltaic), pengembangan ekosistem startup dan sistem logistik industri berbasis GIS.
Maksud berbasis GIS adalah Geographic Information System atau SIG (Sistem Informasi Geografis) dalam rantai pasok dan logistik, yang sering disingkat secara modular atau dikembangkan menjadi akronim khas oleh suatu instansi/peneliti.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menghadiri Pertemuan ke-10 Menteri Perindustrian BRICS (blok kerja sama Brazil, Russia, India, China dan South Africa) di Jaipur, Rajasthan, India pada Kamis (6/8).
Indonesia, katanya, mendorong penguatan UMKM, startup, industri panel surya, dan ketahanan rantai pasok, serta juga mengusulkan kerja sama baru di bidang industri hijau dan semikonduktor.
“Ketahanan industri global kini tidak lagi ditentukan semata oleh besarnya investasi atau kapasitas produksi suatu negara. Di tengah disrupsi teknologi, perubahan iklim dan dinamika rantai pasok dunia, kolaborasi internasional menjadi kunci dalam menjaga daya saing industry,” jelas Wamenperin Riza.
Perspektif tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan pada The 10th Meeting of BRICS Industry Ministers di Jaipur, India yang membahas berbagai prioritas kerja sama industri BRICS melalui BRICS Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) sebagai bagian dari upaya membangun industri yang lebih tangguh, inovatif dan berkelanjutan.
“Indonesia memandang BRICS sebagai wadah strategis untuk memperkuat kerja sama yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan industri. Melalui kemitraan ini, kami ingin memastikan transformasi industri tidak hanya meningkatkan daya saing, tapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi investasi, inovasi, perdagangan dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Wamenperin Riza dalam keterangannya Jumat (7/7).
Menurutnya, bagi Indonesia, forum tersebut memiliki arti strategis mengingat sektor manufaktur merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional, sekaligus fondasi daya saing industri di tingkat global.
Pada Triwulan I/2026, sektor manufaktur memberikan lebih dari 19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 82% total ekspor nasional.
“Kinerja tersebut memperkuat posisi Indonesia untuk berkontribusi dalam berbagai kerja sama industri BRICS, sekaligus memperluas keterlibatan industri nasional dalam rantai nilai global,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada empat bidang prioritas, yaitu pengembangan UMKM, startup, logistik industri dan industri panel surya.
Keempat bidang tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membangun ekosistem industri yang lebih tangguh, adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Wamenperin Riza menambahkan bahwa Indonesia mengusulkan dua bidnag kerja sama baru dalam BRICS, yaitu pengembangan industri hijau dan semikonduktor sebagai upaya memperkuat daya transformasi menuju industri berkelanjutan.
Pada bidang UMKM industri, Indonesia memaparkan berbagai program peningkatan akses pembiayaan, adopsi teknologi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri hingga perluasan akses pasar internasional.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi agar Industri Kecil dan Menengah (IKM) semakin terhubung dengan rantai nilai regional maupun global.
Saat ini, IKM mencakup hampir 99,8% unit usaha industri di Indonesia, menyerap sekitar 65% tenaga kerja industri dan memberikan kontribusi lebih dari 21% terhadap nilai tambah manufaktur nonmigas.
“Pengembangan ekosistem inovasi industri juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam kerja sama BRICS,” tegas Wamenperin Riza.
Melalui program Startup4Industry, Kemenperin telah menghubungkan lebih dari 2.500 startup dengan pelaku industri, investor, perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan pada bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), manufaktur cerdas, robotika, teknologi hijau hingga semikonduktor.
“Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam pengembangan BRICS Incubator Network dan BRICS Startup Knowledge Hub sebagai sarana kolaborasi inovasi, investasi, serta pengembangan teknologi di antara negara anggota,” ungkap Wamenperin Riza.
Pada Photovoltaics (PV), sektor industri panel surya, Indonesia memaparkan pengembangan industri panel surya sebagai bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon, sekaligus penguatan rantai pasok energi bersih.
Sementara itu, pada sektor logistik industri, Indonesia memperkenalkan pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang mengintegrasikan data industri untuk meningkatkan efisiensi perencanaan industri, memperlancar arus logistic dan memperkuat ketahanan rantai pasok manufaktur.
Selain empat bidang prioritas tersebut, Indonesia juga melihat peluang untuk memperluas kerja sama BRICS pada sektor – sektor strategis lainnya, khususnya pengembangan industri hijau, semikonduktor dan industri agro.
“Ketiga bidang ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan industri, sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur di masa depan. Indonesia siap menjajaki kerja sama yang lebih konkret melalui berbagai Working Group PartNIR sesuai dengan prioritas dan kepentingan nasional,” kata Wamenperin Riza.
Keikutsertaan Indonesia pada The 10th Meeting of BRICS Industry Ministers menandai berlanjutnya kontribusi Indonesia dalam kerja sama industri BRICS, mulai dari penyusunan arah kebijakan hingga implementasi berbagai program kolaborasi.
“Jadi, kerja sama BRICS tidak hanya memperluas jejaring diplomasi ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi industri Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global dan mempercepat transformasi manufaktur nasional,” jelas Wamenperin Riza. I
