Gubernur Banten Andra Soni menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin untuk memperkuat pelindungan dan kemampuan pekerja migran asal Banten.
Penandatanganan dilakukan di Gedung Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI), Pancoran, Jakarta Selatan, baru – baru ini.
Kerja sama tersebut menjadi upaya membangun ekosistem pekerja migran yang terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia industri dan perguruan tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, KP2MI/BP2MI juga menjalin kerja sama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka peluang kerja yang lebih luas, sekaligus memastikan pekerja migran memperoleh pelatihan, kompetensi dan pelindungan yang memadai sebelum bekerja di luar negeri.
Menurutnya, Provinsi Banten memiliki potensi sebagai daerah asal pekerja migran, sehingga program yang diinisiasi pemerintah pusat tersebut harus didukung secara serius oleh pemerintah daerah.
“MoU ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan bagi warga kita untuk berkembang serta berkarya di luar negeri dengan tetap mendapatkan pelindungan dari Pemerintah Republik Indonesia,” jelasnya.
Andra menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menjalankan program tersebut secara optimal dan program ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.
“Kami sangat antusias dan siap menjalankan program ini dengan sungguh-sungguh. Kami akan serius mendukung pemerintah pusat dalam mengimplementasikan berbagai program yang telah disepakati,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi dalam memperkuat pelindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir.
Program ini akan menyedian berbagai kegiatan mulai dari pelatihan, peningkatan kapasitas, hingga penempatan tenaga kerja secara profesional.
“Ini kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, alumni perguruan tinggi, dan sektor industri. Bagian dari implementasi arahan Bapak Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir,” tuturnya.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah saat ini juga fokus meningkatkan kualitas pekerja migran agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara.
“Sesuai arahan presiden, kita memperkuat pelindungan sekaligus peningkatan kapasitas pekerja migran untuk memasuki pasar kerja global, khususnya sebagai skilled worker di sektor formal,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat IKA Untirta Lamhot Sinaga menyatakan, pihaknya akan mendukung program perlindungan pekerja migran melalui jaringan alumni, civitas akademika, tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang dimiliki Untirta.
Organisasi ini memiliki sumber daya dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global dan dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
“Esensi program ini adalah membangun ekosistem pekerja migran yang utuh, mulai dari pembinaan, persiapan keberangkatan, penempatan, hingga pelindungan saat kembali ke tanah air. Kami siap berkontribusi agar pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang baik dan perlindungan yang kuat,” kata Lamhot.
Sementara itu, Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan, perusahaan akan mendukung program tersebut melalui penyediaan fasilitas pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi calon pekerja migran.
“Kami ingin pekerja migran Indonesia berangkat dengan kompetensi yang kuat, memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bersaing secara profesional di tingkat global,” jelasnya. I
