Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta persetujuan Komisi V DPR terkait anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 sebesar Rp139,74 triliun atau meningkat Rp68,88 triliun dari 2025 sebesar Rp73,76 triliun.
“Dari anggaran Rp68,88 triliun, sebagian untuk program teknis Rp65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Mengenai pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 adalah sebesar Rp73,76 triliun dan jika permintaan anggaran 2026 disetujui, maka pagu anggaran Kementerian PU tahun depan adalah senilai Rp139,74 triliun.
Anggaran ini nantinya difokuskan untuk program teknis yang meliputi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp4,92 triliun dan penyelesaian kontrak multi tahun (Multi Years Contract/MYC) sebesar Rp12,01 triliun.
Selain itu, pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp1,77 triliun, program Sekolah Rakyat Tahap III senilai Rp10 triliun, operasi dan preservasi infrastruktur SDA, serta jalan sebesar Rp6,03 triliun, sektor padat karya senilai Rp3,98 triliun, dan persiapan bencana darurat sebesar Rp0,55 triliun.
“Alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp2,49 triliun,” ungkap Menteri Dody.
Lebih lanjut, dukungan teknis balai sebesar Rp3,51 triliun, sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp0,01 triliun, kegiatan baru Rp17,62 triliun dan PDN, serta PLN senilai Rp2,26 triliun.
“Untuk program dukungan manajemen, dari usulan tambahan anggaran tersebut akan digunakan sebesar Rp2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp0,76 triliun untuk belanja nonoperasional,” ujarnya.
Adapun tahun ini, fokus Kementerian PU adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan, irigasi pangan, air bersih, serta sanitasi.
Per 9 Juli 2025, Menteri PU menjelaskan, realisasi anggaran masih rendah, yaitu realisasi keuangan baru mencapai 33,85% dan realisasi fisik baru menyentuh 29,21%.
Dia menambahkan, hal ini dikarenakan adanya masalah politik anggaran pada semester pertama, tetapi dia optimistis pihaknya bisa mencapai realisasi keuangan dan fisik masing – masing sebesar 93% dan 90% pada Desember 2025.
Menteri PU juga mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 menjadi Rp86,28 triliun, tapi masih belum diberikan respons oleh Kementerian Keuangan. I
