Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat melalui langkah tanggap darurat lintas sektor, meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, serta Cipta Karya.
“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel dan memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak,” kata Menteri PU Dody Hanggodo saat konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Dia menjelaskan, bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional.
Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey.
Provinsi Sumatra Utara, 10 ruas jalan dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi, sedangkan di Sumatra Barat, 29 ruas jalan dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025 .
Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi.
Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektare di Aceh, 101.822 hektare di Sumatra Utara dan 84.971 hektare di Sumatra Barat, dengan penanganan darurat, serta rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, di bidang Cipta Karya, Kementerian PU memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penanganan 170 lebih SPAM, ratusan sarana sanitasi dan pengiriman sarana pendukung, seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, serta instalasi pengolahan air (IPA) mobile ke 20 kabupaten/kota terdampak.
Menteri PU menuturkan bahwa seluruh jajaran terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” jelasnya.
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BUMN dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh. I
