Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah melakukan sejumlah penanganan terhadap dampak banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatra Barat pada 10 Oktober 2026.
Penanganan dilakukan melalui pembersihan fasilitas umum dan kawasan permukiman terdampak dengan skema padat karya yang melibatkan masyarakat setempat untuk mempercepat pemulihan lingkungan, sekaligus memberikan insentif bagi warga terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pelibatan masyarakat melalui skema padat karya menjadi bagian dari upaya Kementerian PU dalam membantu warga memulihkan kondisi lingkungan pascabencana, terutama di kawasan permukiman yang terdampak lumpur.
“Padat karya kita manfaatkan di Ditjen Prasarana Strategis, utamanya untuk membersihkan lingkungan perumahan masyarakat. Kami melibatkan masyarakat yang terdampak bencana untuk ikut membersihkan lumpur. Tidak hanya perumahan, tapi juga di masjid dan fasilitas umum lain – lainnya kalau ada,” jelasnya.
Pendekatan Padat Karya sebelumnya juga telah diterapkan dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatra Utara.
Melalui skema ini, Kementerian PU juga turut membantu pemulihan ekonomi masyarakat melalui insentif atas keterlibatannya dalam program padat karya.
“Jadi, sama seperti yang pernah kita kerjakan di Aceh dan Sumatra Utara. Masyarakat yang terdampak, kita libatkan dari awal, paling tidak untuk membersihkan perumahannya sendiri, tapi kita kasih insentif,” tutur Menteri Dody.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatra Barat Rifi Firdaus Lustika menjelaskan, sejak banjir bandang pada 10 Oktober 2026, tim teknis telah melakukan survei terhadap 33 titik fasilitas peribadatan dan kesehatan yang tersebar di tiga kecamatan yang terdampak di Kota Padang, yakni Kecamatan Kuranji, Koto Tangah dan Nanggalo.
“Dari total 33 titik itu, Alhamdulillah yang terdampak hanya tujuh lokasi yang terdiri dari 2 unit masjid dan 5 unit mushola. Saat ini, untuk pembersihan 2 unit masjid dan 5 unit mushola yang tersebar tersebut sudah selesai 100% dan sudah digunakan kembali oleh masyarakat,” tuturnya.
Saat ini, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatra Barat juga sedang melakukan penanganan di dua kawasan permukiman untuk pembersihan dan untuk proses pembersihannya sendiri, dengan menggunakan mekanisme padat karya.
Dalam pelaksanaan pembersihan di kawasan Lumin Park dan di kawasan Kampung Tanjung, masyarakat terdampak dilibatkan untuk membersihkan rumah – rumah, sedangkan pembersihan jalan dan material berat tetap dilakukan menggunakan alat berat.
“Alhamdulillah, sekarang pembersihan sudah hampir final dan kondisi sekarang sudah bersih dan dapat nyaman digunakan kembali,” ujar Rifi.
Selain di Kota Padang, Penanganan juga dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.
Dari 10 lokasi yang menjadi lingkup penanganan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sembilan lokasi terdampak material lumpur, terutama di bagian pekarangan.
Pada beberapa lokasi, lumpur juga masuk ke dalam bangunan. Saat ini, seluruh pekerjaan pembersihan di lokasi-lokasi tersebut juga telah selesai.
Melalui penanganan darurat dan kolaborasi lintas unit kerja, Kementerian PU berkomitmen mendukung pemulihan fasilitas publik dan permukiman masyarakat pascabencana.
Penerapan skema padat karya juga diharapkan tidak hanya mempercepat pembersihan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. I
