Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan pembangunan di bidang konektivitas, dengan pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku yang merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa pembangunan IKN di Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan.
“Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN,” katanya.
Pembangunan jalan lingkar Sepaku Segmen 1 hingga Segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progress fisik mencapai 77%.
Alokasi APBN terbagi dalam tiga paket dengan total nilai Rp103,772 miliar.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi menjelaskan, panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui APBN sekitar 2,91 km.
“Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1 sepanjang 0,75 km, lalu pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 sepanjang 1,04 km dan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 3, panjangnya 1,12 km,” jelasnya.
Untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1 hingga 3 dilaksanakan melalui skema Multi Year Contract (MYC) lanjutan.
Untuk pelaksanaan pekerjaan Jalan Lingkar Sepaku Segmen I oleh PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak kegiatannya senilai Rp46,693 miliar.
Kemudian, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 dikerjakan oleh PT Duta Mega Perkasa senilai Rp48,021 miliar.
Selanjutnya, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 3 dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran sebesar Rp44,8 miliar.
Junaidi menambahkan, saat ini, kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai tender, sehingga dapat segera dilaksanakan.
“Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp193,47 miliar dan persiapan kontrak,” tutur Junaidi.
Pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia”, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare.
Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman, seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya. I
Komentar ditutup.