Tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia di masa depan tidak hanya kemacetan dan banjir, tapi juga perubahan iklim.
Jadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, program pembangunan tanggul pantai bertujuan sebagai perbaikan lingkungan (environmental remediation) bagi Kota Jakarta yang mengalami penurunan tanah 5-10 cm/tahun.
“Selain pembangunan tanggul pantai sebagai langkah mendesak, hal yang terpenting juga upaya pengurangan penggunaan air tanah di DKI Jakarta,” katanya saat mendampingi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau program pembangunan tanggul pantai di Muara Baru Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Basuki menuturkan, pembangunan tanggul diperlukan untuk perbaikan lingkungan yang memang sudah melebihi daya dukungnya bagi Jakarta untuk dapat dikembangkan ke depan.
Salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian air tanah, dilakukan dengan pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong yang merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air, yaitu pembangunan Bendungan Karian, Saluran Air Baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Conveyance System), dan SPAM Regional.
“Dengan selesainya SPAM Karian Serpong nanti diharapkan dapat menambah pasokan air bersih bagi warga Jakarta yang selama ini pasokan air bersih hanya berasal dari Waduk Jatiluhur, sehingga penggunaan air tanah masih dibutuhkan di area Jakarta,” tuturnya.
Untuk pembangunan tanggul pantai, pada tahun 2014 ke tahun 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai tahap awal sepanjang 4,83 kilometer. Tahun 2014, pembangunan tanggul pantai Tahap I dilakukan di Pluit sepanjang 75 meter.
Dilanjutkan tahun 2016-2018 pembangunan tahap II sepanjang 4,5 km terdiri dari dua paket.
Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 km dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 km.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menjelaskan, berdasarkan kajian bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa dari total 120 km rencana tanggul pantai sepanjang 46,2 km adalah tanggul kritis yang dibutuhkan segera dibangun.
“Dari 46,2 km rencana tanggul pantai, telah selesai dikerjakan sepanjang 13 km bersama Pemprov DKI dan sebagian dilaksanakan swasta, sisanya masih 33,2 km,” ungkapnya.
Jarot menuturkan, dari hasil perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 15,66 km, Pemprov DKI Jakarta 28,53 km, dan swasta 2,1 km.
Hingga saat ini yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sudah selesai 4,83 km dan yang sedang berlangsung 3,77 km.
Bagian Pemprov DKI yang sudah terbangun sepanjang 6,064 km dan yang sedang dibangun 0,296 km, sementara yang swasta sudah selesai 2,1 km. I
