Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfokuskan pada tiga perencanaan program kerja tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, fokus pada OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, serta Rehabilitasi), dan fokus pada program Prioritas.
“Saya ingin menyampaikan kembali pesan Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Hari Bakti PU ke-76, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antarwilayah, keterhubungan antardaerah, dan meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia Maju,” tuturnya.
Dia mencontohkan, penanganan jalan rusak di kawasan Liang Melas Datas di Kabupaten Karo, Sumatra Utara yang tengah dilakukan Kementerian PUPR menjawab aspirasi petani jeruk di Kabupaten Karo.
Menteri Basuki menyatakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Kementerian PUPR Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Rakorbangwil yang diselenggarakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR ini merupakan bagian dari rangkaian forum-forum perencanaan di tingkat Kementerian PUPR maupun secara nasional, terkait dengan program-program pembangunan infrastruktur.
“Inilah yang dimaksudkan menghubungkan jalan nasional ke jalan produksi. Hal-hal seperti inilah yang harus dipriroitaskan salah satunya selain menghubungkan ke kawasan industry, sehingga apa yang kita lakukan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menteri Basuki menuturkan, upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan perencanaan yang berkualitas.
“Jadi tidak asal mengusulkan program. Pengawasan juga harus lebih ketat untuk menjamin kualitas,” ungkapnya.
Menteri Basuki menambahkan, untuk fokus pembangunan kedua yang akan dilakukan Kementerian PUPR adalah memberikan perhatian lebih besar pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi OPOR.
“Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan, tidak hanya dioperasikan tetapi juga dipelihara seperti pasar-pasar yang sudah dibangun Kementerian PUPR,” jelasnya.
Selanjutnya adalah optimalisasi untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun.
“Sebagai contoh, jika telah dibangun infrastruktur penyediaan air baku berkapasitas 200 liter/detik dan sekarang baru dimanfaatkan 50 liter/detik, maka jangan bangun lagi yang baru, optimalkan dulu yang ada tersebut,” katanya.
Terakhir, lanjut Menteri Basuki, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan, seperti semula, seperti rehabilitasi irigasi untuk kembali meningkatkan intensitas tanam.
Ketiga fokus Kementerian PUPR itu sesuai dengan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memprioritaskan dukungan terhadap 118 kawasan yang dikembangkan pada tahun 2023.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan, realisasi investasi di luar Pulau Jawa sejak triwulan IIII tahun 2020 selalu lebih besar dari realisasi investasi di Pulau Jawa.
Jumlah investasi di luar Pulau Jawa sebesar 52% dan 48% di Pulau Jawa yang menyerap sebanyak 1,2 juta tenaga kerja pada tahun 2021.
“Hal ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang masif oleh Kementerian PUPR pada masa Pemerintahan awal Presiden Jokowi,” paparnya. I
