KEMENTERIAN PUPR JAJAKI MINAT INVESTOR BIAYAI PROYEK SALURAN IRIGASI DI SUMSEL DAN LOMBOK

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditrektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menyelenggarakan kegiatan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumatra Selatan (Sumsel) dan Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok di Hotel Manhattan, Jakarta pada Selasa (20/12/2022).

Acara ini dilaksanakan dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan non Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, khususnya pada sub sektor irigasi.

Berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Indonesia masih mengalami backlog pendanaan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus mendorong upaya pengembangan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar APBN.

“Banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Saya berharap akan kita lakukan terus diskusi terkait skema-skema yang terus berkembang,” ujarnya.

Upaya tersebut, lanjut Menteri Basuki, terutama di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk bisa mendorong dan mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur, terutama untuk percepatannya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kegiatan Market Sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit (leverage) melalui skema KPBU.

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC) dan Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (financial close).

Selain itu, strategi Penerapan estafet financing, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited dan Pengembangan skema KPBU syariah.

“Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal dan berimplikasi terhadap terwujudnya ketahanan pangan,” ungkap Herry.

Baca Juga:  POTENSI EKSPOR KOMODITAS MANGGA GEDONG GINCU SUMEDANG TUJUAN JEPANG

Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel dan Saluran Interkoneksi HLD Wilayah Sungai di Lombok memiliki ruang lingkup revitalisasi atau rehabilitasi saluran irigasi, modernisasi irigasi melalui implementasi Smart Water Management, operasi dan pemeliharaan, kajian alokasi air dan Smart Water Management, serta penguatan sosial dan kelembagaan.

Kedua proyek ini memiliki CAPEX sebesar Rp1,618 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering dan Rp1,623 triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi HLD Wilayah Sungai Lombok.

Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia.

“Melalui pelaksanaan Market Sounding diharapkan dapat diperolah masukan dan tanggapan dari badan usaha dan lembaga pembiayaan, maupun stakeholders lainnya, seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar dapat menghasilkan Studi Kelayakan yang lebih komprehensif dan dapat menarik minat pasar untuk berinvestasi,” jelas Herry. I

 

Kirim Komentar

Komentar ditutup.