KEMENTERIAN PUPR OPTIMALKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur. (Istimewa)
Bagikan Artikel

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, seperti material dan peralatan konstruksi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bangunan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri dalam rangka menjaga roda ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

“Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini,” katanya.

Dari total pagu anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100,6 triliun, rencana pengadaan produk dalam negeri Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar Rp80,48 triliun.

Pengadaan itu digunakan antara lain untuk pembangunan 37 bendungan, 21 embung, 160 km pengendali banjir dan pengaman pantai, 2,86 m3 /detik air baku, 9,2 km jalan tol, 354 jalan baru, 23.715 meter jembatan, 1.072 meter flyover atau underpass, SPAM 1.637 liter/detik, pengelolaan sampah 21.000 KK, delapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, 5.141 unit Rusun, 1.823 unit Rusus dan 101.250 unit rumah swadaya.

Sebagai upaya optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, Kementerian PUPR terus bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam penyediaan e-katalog sektoral.

Hingga saat ini, terdapat 141 penyedia untuk 14 etalase dengan 41 produk dan jasa, termasuk penandatanganan Kontrak Payung Katalog Elektronik (e-katalog) Sektoral pada 10 Februari 2022 dengan 41 penyedia.

Kontrak itu terdiri dari 31 penyedia untuk etalase produk Pekerjaan Preservasi Jalan, sembilan penyedia untuk etalase Produk IPA Struktur Baja berkapasitas 5 liter/detik hingga 40 liter/detik, dan satu penyedia untuk etalase Produk Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN).

Kementerian PUPR juga melakukan penguatan regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yakni Permen PUPR No 18 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan aspal Buton untuk mendorong keterlibatan stakeholders lokal dalam pengelolaan MPK dalam negeri.

Selain itu, Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia untuk meningkatkan keterlibatan dan melindungi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) nasional, Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) lokal, dan pemanfaatan Material dan Peralatan Konstruksi (MPK).

Regulasi lainnya adalah Permen PUPR No 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) untuk memastikan bahwa SDMPK yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Kemudian Surat Menteri PUPR No. PB.0101-MN/2775 (30 Desember 2020) mengenai instruksi pelaksanaan PBJ yang harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri.

Ada juga Surat Menteri PUPR kepada Menteri Perindustrian (8 Februari 2021) tentang permohonan dukungan mengenai pelarangan penggunaan SNI 7614:2010 pada sektor konstruksi, karena Baja Batangan untuk Keperluan Umum yang tercantum dalam SNI ini tidak sesuai dengan standar mutu pekerjaan konstruksi.

Juga regulasi tentang Kewajiban Penggunaan SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton dan penggunaan bahan baku baja yang sesuai standar mutu pekerjaan konstruksi. I

 

 

 

Kirim Komentar

Bagikan Artikel