Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperhatikan infrastruktur wilayah perbatasan dengan melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.
Pembangunan PLBN ini diharapkan mampu mengurangi disparitas, meningkatkan daya saing nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.
Kementerian PUPR melakukan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan PLBN Terpadu Napan melalui Ditjen Cipta Karya.
Proses pelaksanaan konstruksi PLBN Napan telah dilakukan sejak 30 November 2020 dan ditargetkan selesai pada April 2022 dengan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp106,2 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) tahun 2020-2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, tapi juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.
PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu PLBN yang menjalani percepatan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan berdasakan Inpes Nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di kawasan Perbatasan.
Tercatat progres pelaksanaan konstruksi fisik per 27 Desember 2021 mencapai 73.08%. Progres pelaksanaan konstruksi keuangan per 27 Desember 2021 sebesar 69,74% dan sudah mencapai 77,45% pada akhir Januari 2022.
Kegiatan Percepatan Pelaksanaan PLBN Terpadu Napan di NTT ruang lingkup pekerjaannya meliputi bangunan inti, gudang sita, mess pegawai, Wisma Indonesia, mini terminal, carwash, gerbang tasbara, power house, Pos Pamtas, Pos Polisi, bangunan tps, GWT, dan MEP.
Dalam mendukung infrastruktur wilayah perbatasan dan kelancaran proses pelaksanaan pembangunan, Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN, tapi juga akses jalan untuk mempermudah mobilitas barang, jasa, dan manusia.
Dengan adanya PLBN Terpadu Napan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana handal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Provinsi NTT, sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing, serta dapat mengatasi permasalahan yang sering muncul di perbatasan.
Pada tahun 2022 ini Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan 11 PLBN gelombang kedua yakni PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Kelik, PLBN Long Nawang, PLBN Long Midang, PLBN Labang, PLBN Sei Pancak/Sei Nyamuk, PLBN Eopoli, PLBN Napan, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan tujuh PLBN yang berlokasi di Entikong, Aruk, Nanga Badau di Kalimantan Barat.
Kemudian, Skouw, Papua serta Motaain, Motamasin, dan Wini di NTT.
Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. I
