Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan Penataan Kawasan Pantai Malalayang dan Ecotourism Village Bunaken.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan itu sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Destinasi Super Prioritas (DPSP) Manado-Bitung-Likupang di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Penataan dua kawasan wisata tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang berstandar internasional dan berwawasan lingkungan di Kota Manado,” katanya saat meninjau Pantai Malalayang didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wali Kota Manado Andrei Angouw, belum lama ini.
Untuk itu, lanjut Menteri Basuki, penataan dua kawasan ini harus diselesaikan dengan kualitas sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para pengunjung yang datang.
“Penataan kawasan Pantai Malalayang, saya minta untuk ditambah jumlah dapur di warung-warung yang dibangun, sehingga pengunjung yang datang nantinya tidak perlu menunggu lama saat memesan makanan,” ujarnya.
Penataan Kawasan Pantai Malalayang dilaksanakan dengan anggaran APBN Tahun Jamak 2020-2022 sebesar Rp65,48 miliar.
Pembangunannya dilaksanakan di atas lahan seluas 18.500 m2, dengan progres fisik saat ini sebesar 94%.
Lingkup pekerjaannya pekerjaan kios untuk pedagang dan dermaga, monumen bola dunia (Bobocha), infrastruktur kawasan, signage, tower/menara pandang, warung apung, toilet umum, dan pekerjaan landscape.
“Diharapkan dengan selesainya penataan kawasan ini dapat mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk penataan Ecotourism Village Bunaken, juga telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp28,78 miliar.
Pembangunannya dilaksanakan di atas lahan seluas 19.000 m2, kedua penataan kawasan tersebut dilaksanakan dalam satu paket oleh kontraktor PT Nindya Karya.
Lingkup pekerjaan penataan kawasan Ecotourism Village Bunaken berupa pembangunan dermaga, galeri wisata, bangunan terminal, teater budaya, infrastruktur kawasan, gerbang kawasan, papan lokasi, dan penataan landscape.
Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Kementerian PUPR Komang Raka Maharthana menuturkan, proses pembangunan di kawasan pantai Bunaken dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.
“Semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan petunjuk lapangan dari Badan Perlindungan Taman Nasional Bunaken, demi meminimalkan kerusakan terumbu karang dan biota di kawasan konservasi,” ungkapnya.
Setelah kontrak pembangunan berakhir, Komang menambahkan, BPPW Sulut akan melakukan serah terima pengelolaan aset Kepada Pemkot Manado agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat umum maupun dunia usaha.
“Sesuai Business Plan yang telah dibuat Pemkot Manado, soft opening akan dilakukan awal Juli 2022,” ujarnya. I
