Kepala BNPB Dampingi Menko PMK Pantau Penanganan Pengungsi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencna (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama dengan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Pratikno dan Wakilo Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengunjungi Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu (24/11).

Tiba di Kabupaten Flores Timur pada pagi hari, rombongan memulai kegiatan dalam rangka meninjau perkembangan penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dengan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak.

Rapat ini membahas sejauh mana penanganan yang telah dilakukan seluruh unsur sejak erupsi yang terjadi hampir tiga minggu yang lalu.

Selanjutnya rombongan meninjau gudang logistik yang menyimpan barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak erupsi.

Di Gudang ini Menko PMK mendapat penjelasan dari Kepala BNPB terkait stok barang bantuan yang masih cukup untuk beberapa minggu ke depan dan BNPB juga akan menambahkan kembali jika memang masih diperlukan.

Kepala BNPB memastikan bahwa barang yang tersedia dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Setelah meninjau gudang logistik, rombongan bertolak ke Pos Pengungsian Lewolaga untuk berdialog dengan pengungsi, sekaligus meninjau fasilitas yang ada di pos pengungsian tersebut.

Kemudian, agenda dilanjutkan dengan melihat langsung ke lokasi pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap.

Menko PMK menyatakan, masyarakat yang dalam radius berbahaya sedang dipersiapkan tempat untuk relokasi.

“Dibawah kendali Kepala BNPB, sudah mulai dibangun hunian sementara (huntara), dalam waktu dua bulan ke depan huntara sudah jadi,” kata Menko Pratikno.

Huntara disiapkan pemerintah bagi masyarakat sambil menunggu rumah hunian tetap di tempat relokasi selesai dibangun.

Pembangunan hunian tetap tentu memerlukan proses yang cukup matang, karena pemerintah tidak bisa membangun dengan tanpa adanya kajian terkait keamanan dari potensi terdampak erupsi di kemudian hari.

Baca Juga:  Presiden Berkantor di IKN Juli 2024 dengan Terapkan Smart Defense System

“Meninjau kesiapan lokasi untuk hunian tetap, hunian tetap ini harus dipikirkan secara matang, tidak hanya membangun rumah tapi membangun kehidupan oleh karena itu sisi sosial jadi pertimbangan penting, juga memikirkan sumber ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, semua lokasi yang akan dijadikan hunian tetap ini masih terus dilakukan perencanaan yang matang.

Pasalnya, lahan yang akan dijadikan relokasi berasal dari bermacam-macam kepemilikan, ada yang menggunakan Kawasan hutan lindung, hibah dari masyarakat dan adat.

“Lahan yang ada merupkan hutan lindung, tanah adat besok dalam proses mediasi, ada tanah yang sudah diserahkan pemilik, sehingga harus jelas. Masyarakat mau relokasi terpusat (yang ditetapkan), tidak ada penolakan, sampai saat ini ada juga sebagian yang mau relokasi mandiri,” ungkapnya.

Artinya, masyarakat menyadari kalau tinggal di tempat yang lama (terdampak erupsi sebelumnya) itu bahaya, mungkin tidak sekarang, tetapi akan berbahaya bagi keturunan anak dan cucu.

Selagi hunian tetap dibangun oleh pemerintah, juga disiapkan hunian sementara.

Bagi warga yang enggan tinggal di hunian sementara, pemerintah menyediakan dana tunggu hunian yang diberikan setiap bulan selama jangka waktu tertentu.

“Fungsinya untuk membantu masyarakat dalam penghidupan sehari-hari. Kalau mau numpang di rumah keluarga lain, selama numpang dapat 500.000 per bulan selama enam bulan atau bisa ditambah lagi,” ujar Suharyanto.

Kepala BNPB juga memastikan bahwa semua warga baik yang menghuni hunian sementara ataupun menumpang di kerabat, dijamin akan mendapatkan hunian tetap.

Berdasarkan data sementara, BNPB akan menyiapkan hunian sementara sebanyak 442 unit yang dapat digunakan oleh lebih dari 2.000 kepala keluarga.

Adapun tipe Kopel 5 adalah satu unit hunian sementara terdiri dari 5 Kepala Keluarga (KK).

Baca Juga:  Kepala BNPB Pimpin Rakor Penanganan Gempa di Provinsi Jatim

Dia juga mengimbau kepada seluruh warga dan pengujung agar tidak melakukan aktivitas atau memasuki kawasan radius bahaya yang telah direkomendasikan oleh PMBG, yaitu radius 7 km dari puncak gunung dan sektoral sejauh 8 km Barat Daya – Barat Laut.

“Gunung masih dinamis walaupun letusan tidak besar tapi masih berbahaya, kalua mau melihat kebun atau rumah lamanya jangan dulu sampai dengan ada pemberitahuan resmi dari pemerintah,” jelasnya. I

Kirim Komentar