Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) dan seluruh unsur Forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumbar di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3/2024).
Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto adalah mulai dari pencarian dan pertolongan, tentang kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya.
Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
“Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan,” jelas Suharyanto.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemprov Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional.
Dia mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan dan BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
“Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya,” tegasnya.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Sebelumnya, disebutkan Gubernur Sumbar Mahyeldi bahwa terdapat satu kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera di relokasi, karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
“Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti,” katanya.
Sejalan dengan itu, Kepala BNPB juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi, sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan.
Suharyanto tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu, sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal.
“Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian Rp226 miliar ini pasti yang paling besar ada di infrastruktur,” ungkapnya.
Sementara itu, Suharyanto menambahkan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi.
DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun.
Adapun besaran bantuan adalah sebesar Rp500.000 per Kepala Keluarga (KK).
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumbar, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai (DSP) dengan total Rp1,75 miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing Rp250 juta untuk Provinsi Sumbar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Selanjutnya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp100 juta.
DSP ini, menurut Kepala BNPB, dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan, seperti pembelian perabotan perumahan warga, seperti kompor, gas, beras dan lain sebagainya.
“Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini,” tuturnya.
Selain dana siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa 2 unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, 2 unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, dan 500 paket hygiene kit.
Selain itu, batuan 500 lembar selimut, 500 lembar matra, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chain saw, dan 100 unit velbed untuk masing-masing kabupaten/kota yang telah menetapkan status darurat.
Hingga kini, dari 12 kabupaten/kota terdampak sudah ada lima daerah yang menetapkan Status Tanggap Darurat.
Adapun daerah yang telah menetapkan status darurat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Hingga Senin (11/3/2024), total korban jiwa atas bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatra Barat ada sebanyak 32 orang, dengan rincian 23 meninggal dunia dan 6 orang dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian 3 orang meninggal dunia lainnya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman. I
