Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum.
Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing – masing daerah.
Dia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.
Dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Jadi, kita harapkan ketemu formula di tiap – tiap daerah yang itu merupakan formula win – win, artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelasnya.
Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran pemda.
Dia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah – langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya. “Jadi, kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai.”
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026.
Kemudian, lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026 dan lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.
“Kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih rinci, beserta lampiran data – data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data dari statistik dari Badan Pusat Statistik,” jelasnya. I






