Perum Bulog menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan strategis nasional menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR, yang dihadiri oleh sejumlah Direksi Perum Bulog bersama Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Utama PT RNI/ID FOOD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman dan Abdul Kharis Almasyhari.
Forum ini secara khusus membahas kesiapan pemerintah dan BUMN pangan dalam pengamanan pasokan, stok, serta stabilitas harga pangan strategis menjelang Ramadan.
Komisi IV DPR mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta ID FOOD dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Sementara itu, Komisi IV meminta agar kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran dan berkelanjutan, khususnya selama periode HBKN.
Komisi IV DPR juga meminta optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Program Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen utama pengendalian harga, terutama di wilayah rawan pasokan dan daerah terdampak bencana.
Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN pangan, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, serta menekan disparitas harga antarwilayah.
Dalam forum tersebut, Komisi IV juga meminta pemerintah melalui Perum Bulog untuk segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng/Minyakita pada Februari dan Maret 2026.
Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan Bulog dalam melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, baik dalam penyaluran bantuan pangan maupun pengamanan harga minyak goreng MinyaKita di tingkat konsumen.
Terkait distribusi minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Rizal menjelaskan bahwa alokasi DMO sebesar 30% dari total pasokan nasional dibagi kepada BUMN pangan, dengan porsi 70% untuk Bulog, 20% ID FOOD, dan 10% Agrinas Palma.
“Dalam skema tersebut, Bulog memperoleh pasokan sekitar 30.000 kiloliter per bulan. Pada periode sebelumnya, penyaluran telah mencapai sekitar 21.800 kiloliter dan pada Februari ini pasokan kembali disiapkan sebesar 30.000 kiloliter untuk disalurkan, terutama ke pengecer dan pasar SP2KP, agar harga tetap stabil,” ujar Rizal kepada wartawan usai RDP.
Menghadapi Ramadan dan Idulfitri, dia menegaskan Bulog akan menerapkan pola pengamanan pasar yang sama, seperti saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan turun langsung ke lapangan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam RDP Komisi IV DPR, pemerintah akan menyalurkan kembali bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Perum Bulog menyatakan siap melaksanakan penugasan tersebut. Untuk dua bulan penyaluran, Bulog akan menyalurkan sekitar 664.800 ton beras dan 132.900 kiloliter minyak goreng, sebagai bagian dari stimulus ekonomi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri.
“Bulog telah menyiapkan stok dan kesiapan operasional agar bantuan pangan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Rizal.
Dengan sinergi pemerintah, DPR dan seluruh pemangku kepentingan, Perum Bulog berkomitmen terus menjalankan perannya sebagai penyangga pangan nasional untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. I
