Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian spesies laut dilindungi dan mendorong kolaborasi multipihak dalam mewujudkan rencana aksinya.
Hal ini disampaikan dalam Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu dan Cetacea 2025 – 2029, yang dilakukan KKP di Bali beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang diinisiasi oleh KKP bersama Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti BRIN, hingga organisasi masyarakat sipil.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara, sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan antara lain pembentukan Centre of Excellence (CoE) konservasi penyu di tiga lokasi, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanganan mamalia laut terdampar dan penyusunan pedoman mitigasi dampak aktivitas pesisir, serta lepas pantai terhadap Cetacea.
“Dokumen RAN ini diharapkan bukan hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi menjadi acuan nyata bagi semua pihak untuk bergerak bersama melindungi penyu dan cetacea di wilayah perairan Indonesia,” jelasnya dalam keternagannya.
Senada dengan itu, Ranny R. Yuneni dari Yayasan WWF Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan sains terkini.
Menurutnya, perlindungan yang efektif harus menggabungkan perlindungan habitat, penguatan kelembagaan lokal, penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi untuk me-mitigasi ancaman terhadap populasi penyu dan Cetacea.
Selama dua hari pelaksanaan, berbagai isu krusial menjadi sorotan, seperti perkembangan kondisi penyu dan Cetacea terkini, tantangan pengelolaan kawasan habitat penting, hingga arah kebijakan dan strategi perlindungan spesies di tengah tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim.
Salah satu sesi penting dalam kegiatan ini adalah pembahasan dokumen matriks aksi RAN yang mencakup tujuan, indikator, lokasi prioritas dan penanggung jawab pelaksana aksi.
Direktur Konservasi Species dan Genetik Sarmintohadi menambahkan, pentingnya dukungan semua pihak dalam penyusunan RAN, sebagai panduan strategis dalam perlindungan dan pengelolaan penyu, serta Cetacea di Indonesia.
Penyu dan Cetacea tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat pesisir.
Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi ini menjadi langkah konkret KKP dalam mendorong tercapainya tujuan perlindungan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk merampungkan dokumen RAN dan menyusun strategi implementasi di wilayah prioritas.
Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi berbagai pihak dalam upaya perlindungan spesies laut dilindungi secara terintegrasi dan berkelanjutan. I
