Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP, Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) ini menjadi langkah strategis KKP memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan piru dan ekonomi laut berkelanjutan.
“KKP telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk Ketahanan Pangan Biru dan Ekonomi Laut Berkelanjutan,” kata Sekretaris Ditjen PKRL KKP Kusdiantoro dalam keterangan di Jakarta.
Dia menjelskan, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia mengingat laut memiliki peran vital dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industry dan fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
Namun, lanjut Kusdiantoro, tantangan besar seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.
“Sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi, NSDL ditujukan untuk membangun basis data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut,” jelasnya.
Sejak tahun 2020, KKP bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) dan Blue Planet Fund dari Inggris telah bekerja sama dalam mengembangkan NSDL.
Pada tahun 2024, Indonesia juga telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.
Beberapa inisiatif utama yang telah dikembangkan dalam NSDL mencakup: Pilot NSDL di 10 Kawasan Konservasi Nasional, termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu.
Kemudian, Dasbor Interaktif NSDL, yang menyajikan informasi sumber daya laut secara real time, Tabel Andalusia (Analisis Neraca Sumber Daya Laut Indonesia), yang menyajikan data nilai ekonomi dari ekosistem pesisir.
Selanjutnya, Sistem Dinamis NSDL, yang dapat membantu memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.
Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP Firdaus Agung menjelaskan peta jalan NSDL akan berfokus pada aspek – aspek strategis, seperti penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sector.
Selain itu, pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut.
Lalu, pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur guna mendukung perencanaan berbasis data; dan keempat implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem dan ekonomi kelautan.
“Dengan NSDL, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru,” jelas Firdaus.
Selanjutnya, kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30% wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Ben Milligan menilai Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui NSDL.
Desain Peta Jalan NSDL Indonesia dirancang melalui pendekatan bertahap dan modular yang memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor, seperti karbon biru, perikanan dan tata ruang laut dengan kerangka waktu yang disusun mencakup operasional penuh pada tahun 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada tahun 2029, serta transformasi kebijakan menuju pembangunan laut berkelanjutan pada tahun 2045.
Tidak hanya itu, lanjut Ben, NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencerminkan kondisi laut secara lebih komprehensif.
Menurutnya, dengan fleksibilitas dalam implementasi, NSDL akan mendukung pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.
“Sebagai dokumen kebijakan publik, NSDL membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, menarik pendanaan berbasis lingkungan, seperti blue carbon finance dan coral insurance, serta mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat pesisir,” ungkap Ben. I
