Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sektor persampahan sebagai peluang strategis pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah.
Upaya ini tidak hanya menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka nilai ekonomi, sekaligus mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto menjelaskan bahwa persoalan sampah kini tidak bisa lagi dipisahkan dari isu perubahan iklim.
“Limbah padat domestik berkontribusi besar terhadap emisi, terutama dari praktik open dumping di TPA. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai bagian dari solusi iklim, sekaligus peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon,” jelasnya.
Di Sulawesi Tenggara, tantangan pengelolaan sampah masih cukup besar. Timbulan sampah mencapai sekitar 1.394 ton per hari, tapi baru sekitar 26% yang terkelola. Selebihnya masih belum tertangani secara optimal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas.
Dari total 167 sarana pengelolaan sampah yang ada, hanya 110 yang aktif, dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari.
Artinya, penguatan tata kelola dan optimalisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak.
KLH/BPLH mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pengurangan plastik sekali pakai hingga penguatan bank sampah dan TPS3R.
Di saat yang sama, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular dan penurunan emisi.
Ary menambahkan, sektor persampahan ke depan berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi daerah.
“Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, berbagai inisiatif seperti pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga pemanfaatan biomassa bisa dikembangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga peluang ekonomi,” tuturnya.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah berharap forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara ini dapat melahirkan langkah konkret yang bisa langsung diterapkan di daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
Dengan dukungan berbagai pihak, KLH/BPLH optimistis Sulawesi Tenggara dapat mempercepat peningkatan pengelolaan sampah, sekaligus memanfaatkan potensi nilai ekonomi karbon secara optimal.
Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. I
