Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa udang Indonesia kembali diterima masuk ke Amerika Serikat (AS), setelah U.S. Food and Drug Administration (FDA) secara resmi menetapkan Badan Mutu KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi bebas Cesium-137 pada produk udang.
Penetapan ini menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang memperoleh mandat sertifikasi radiasi untuk sektor perikanan, sebuah preseden global yang mengubah orientasi dari crisis reaction menjadi standard setting nation.
Per 31 Oktober 2025 skema sertifikasi bebas Cs-137 mulai beroperasi penuh. KKP bersama Bapeten dan Bea Cukai melakukan pelepasan ekspor udang ke Amerika Serikat sejumlah 7 kontainer dengan volume 106 ton senilai US$1,22 juta/Rp20,14 miliar yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan Yellow List dan memastikan bahwa kontainer bebas kontaminasi Cs-137 saat melewati RPM.
“Udang indonesia masih bisa penuhi pasar Amerika Serikat. Udang Indonesia punya cita rasa saya yang lain, dan kami akan terus melakukan pengendalian. Target kami November ini bisa lebih dari 200 kontainer yang bisa diekspor, yang sudah memenuhi syarat bebas Cesium,” jelas Kepala Badan Mutu KKP Ishartini dalam konferensi di Jakarta.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin menambahkan, pemerintah serius menangani permasalahan temuan radioaktif Cesium 137 di komoditas ekspor Indonesia.
KKP bersama kementerian/lembaga lain langsung melakukan langkah – langkah strategis, seperti melalukan audit lapangan, hingga penguatan fasilitas laboratorium.
Dalam kasus ini terbukti negara hadir dan tidak diam, lanjutnya, dalam hitungan hari, tim teknis lintas lembaga, dari KKP, Bapeten, KLHK, sampai otoritas Amerika Serikat, langsung bekerja sama.
“Kita buka data, audit lapangan, perbaiki SOP, perkuat laboratorium, dan dalam rentang waktu yang relatif singkat hanya dalam dua hingga tiga bulan, Indonesia berhasil kembali menembus pasar AS dengan mekanisme sertifikasi yang diakui FDA. Ini bukan sekadar pemulihan ekspor, ini bukti kita punya infrastruktur mutu yang responsif, transparan dan bisa dapat kepercayaan global,” ungkap Doni.
Udang masih menjadi komoditas utama ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor sebesar US$1.397,23 juta pada periode Januari – September 2025.
Kemudian, diikuti Tuna – Cakalang – Tongkol (US$763,51 juta), Cumi – Sotong – Gurita (US$74,75 juta), Rajungan – Kepiting (US$377,65 juta) dan Rumput Laut (US$233,86 juta).
Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor udang dengan pangsa 63,1% dari total ekspor udang Indonesia.
Ekspor ke negara tersebut periode Januari – September meningkat 16,3% (YoY). Ekspor udang pada September 2025, bahkan tumbuh 16,6% dibandingkan dengan Agustus 2025.
“Udang masih terjadi peningkatan ekspor sampai dengan September. Ini menunjukkan bahwa terkait kondisi yang ada, kita dapat memulihkan kondisi dengan cepat, yang dibuktikan dengan peningkatan ekspor sampai triwulan III,” tutur Direktur Pemberdayaan Usaha PDSPKP Catur Sarwanto.
Dari sisi hulu, KKP mengawal penuh proses produksi untuk memastikan udang yang dihasilkan para petambak memuliki mutu dan kualitas yang baik.
Direktur Ikan Air Payau Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Fernando Jongguran Simanjuntak mengungkapkan, pengawalan dilakukan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
“Kami mengintensifkan kegiatan – kegiatan di tengah – tengah petambak, yaitu CBIB sehingga ada jaminan mutu terhadap produk udang yang dihasilkan. Bukan hanya mutu, tapi juga jaminan keamanan pangan dan lingkungan, sehingga udang yang dihasilkan Indonesia adalah dengan kualitas terbaik,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, temuan Cs-137 pada Juli 2025 merupakan kasus lokal spesifik (site-specific contamination) pada PT BMS Cikande, Serang, bukan dari tambak, bukan dari hatchery, bukan dari sistem budidaya.
Nilai deteksi ±68 Bq/kg yang dicatat FDA berada jauh di bawah ambang Derived Intervention Level FDA (1.200 Bq/kg).
Pemerintah Indonesia Indonesia kemudian memilih jalan leadership bukan dengan berargumentasi, tetapi menganut zero compromise melalui data, sains dan official control yang dapat diverifikasi. I
