Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan bahwa pada Juni 2025 Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia sudah berbadan hukum.
Hal itu dikatakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susantosaat menghadiri peluncuran dan dialog percepatan musyawarah desa/kelurahan khusus pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kalimantan Selatan.
“Jadi, kedatangan saya ini atas inisiasi Gubernur Kalsel untuk peluncuran dan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih se-Kalimantan Selatan,” katanya usai Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan, khusus Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di GOR Babussalam di Banjarbaru.
Dia berharap, pada akhir Mei 2025 semua desa kelurahan di Kalimantan Selatan, selesai melaksanakan musyawarah desa khusus.
Setelah itu, Menteri Yandri menambahkan, langsung pengurusan akta notaris lalu ke berita acara kapan didirikannya agar segera dibuatkan badan hukum.
“Terkait masalah dari mana pendanaan banyak sumber yang akan memfasilitasi salah satunya boleh diambil dari tiga persen dana desa,” ujarnya.
Menteri Yandri menegaskan, apabila di setiap desa atau kelurahan tidak mendirikan Koperasi Merah Putih, maka pihaknya tidak akan mencairkan dana desa tahap kedua.
“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo, apabila ada desa atau kelurahan yang tidak menjalankan atau memperlambat proses dibentuknya Koperasi Merah Putih maka kami enggan mencarikan dana desa tahap kedua,” tuturnya.
Dia meambahkan, sampai saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia Koperasi Merah Putih sudah berdiri di 30.000 desa.
“Oleh karena itu, kita akan melakukan pengawalan agar semua desa di Indonesia sudah berdiri Koperasi Merah Putih paling lambat sebelum 12 Juli 2025, sehingga semuanya sudah berbadan hukum,” ungkapnya.
Apabila semua koperasi desaberbadan hukum, maka dapat diketahui rencana bisnis dan program – programnya. I
