Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
“Rasa syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bekasi meraih opini WTP pada tahun 2025 berkat hasil kinerja bersama, komitmen kita untuk terus evaluasi dalam penyajian LKPD kedepannya” ujarnya.
Dia menyampaikan apresiasi atas capaian ini dan menegaskan bahwa opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama DPRD dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Harris juga menambahkan bahwa Pemkot Bekasi akan terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan legislatif dan melakukan langkah – langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kedepannya, memaksimalkan kinerja pengawasan internal dengan jalankan aksi bersih bersih birokasi agar pelayanan birokasi lebih optimal, mewujudkan Kota yang nyaman dan sejahtera warganya” tuturnya.
Opini WTP ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.
Selain mengumumkan opini atas laporan keuangan. Kota Bekasi daerah dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi, yakni 90,8%.
Daftar penerima opini WTP meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang dan Kota Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, Banjar, serta Bekasi. I
