Kunker Spesifik Komisi IX DPR Bahas BIAS Disambut Pj Wali Kota Bekasi

Bertempat di Aula Haji Nonon Sonthanie, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Usia Sekolah (BIAS) pada Kamis (19/9/2024).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad beserta Kepala Dinas Kesehatan Tanti Rohilawati dan juga Pj Ketua TP PKK Yolla Kusuma Gani.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) dari Komisi IX DPR, yakni A.R. Sutan Adil Hendra menekankan pentingnya program imunisasi untuk meningkatkan kesehatan anak dan mencapai target cakupan imunisasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 95%.

“Program imunisasi bertujuan untuk mencegah penyakit serius, seperti Campak, Rubella, Kanker, Polio, dan penyakit lainnya. Dengan sasaran peserta didik dari kelas 1 hingga 6 SD, serta anak-anak yang tidak bersekolah,” jelasnya.

Atas hasil laporan yang kami terima, capaian imunisasi Campak Rubella di Kota Bekasi telah mencapai 93% untuk dosis pertama dan 84% untuk dosis kedua.

“Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan nasional dan diharapkan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Sutan Adil.

Dia menambahkan, guna menyelaraskan program tersebut, Kemenkes mengembangkan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang fungsinya ditujukan sebagai wadah pencatatan imunisasi dan untuk melakukan deteksi dini atas penyakit menular.

“ASIK diharapkan dapat mempermudah petugas di Kabupaten/Kota dalam melakukan pencatatan dan laporan,” ungkapnya.

Terkait dengan kebijakan kordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan program BIAS berjalan dengan lancar, Gani Muhamad menyampaikan tanggapannya.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, tentu berkomitmen dan akan konsisten melaksanakan program BIAS dengan sebaik-baiknya guna mencapai target yang ditentukan.

“Kami akan terus berupaya untuk membangun kesamaan pemahaman dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait baik di tingkat Pemkot Bekasi sampai dengan tingkat terbawah, yaitu di tingkat Kelurahan, RT dan RW, begitu pun dengan unsur swasta atau organisasi nonpemerintah lainnya,” tuturnya.

Baca Juga:  Sebanyak 38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama

Selain kerja sama antarpemangku kepentingan (stakeholders) terkait, diperlukan dukungan dari warga masyarakat, terutama melalui tokoh-tokoh  masyarakat terpercaya, untuk dapat berperan bersama dalam mensosialisasikan dan meyakinkan para orang tua pentingnya imunisasi.

“Dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, terutama tokoh masyarakat dalam pendekatan dan penyampaian kepada orang tua terkait manfaat mengikuti imunisasi, hal tersebut menjadi concern kami agar tidak ada lagi keraguan di tengah-tengah masyarakat akan pentingnya imunisasi,“ tutur Gani Muhamad. I

Kirim Komentar