Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa sekarang ini fokus ke wilayah 3T dan terutama untuk 3B setelah diskusi bersama dengan para pakar.
“Intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau Sekolah Dasar (SD). Kita sekarang mengejar ke sana,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan.
Sementara itu, untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
“Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau enggak, kita suspend. Alhamdulillah, hasilnya bagus, dalam dua minggu itu ada 22 juta penerima 3B. Yang terpenting saat ini kita fokus agar anggarannya juga fokus ke sana, sehingga tercapai targetnya,” tuturnya.
Nanik menambahkan, alasan keterlibatan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono adalah untuk pembangunan Program MBG di wilayah 3T, mengingat di wilayah – wilayah tersebut dibutuhkan ahli teritorial.
“Beliau sudah mengajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Namun, proses pengunduran dirinya sudah dilakukan dan berlangsung sejak kemarin. Mengapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program di 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial di situ,” katanya.
Setelah melakukan konsolidasi internal BGN, Nanik menegaskan, pihaknya telah menyiapkan rencana kerja yang fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran dan kualitas menu MBG.
Menurutnya, anggaran yang ditetapkan untuk program MBG di tahun 2026 adalah sebesar Rp268 triliun.
“Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka kami akan lakukan beberapa hal,” ungkapnya.
Pertama, refocusing penerima manfaat.
Kedua, moratorium dapur titik – titik baru.
Ketiga, pembenahan dapur – dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia.
Nanik menyatakan bahwa apabila dapur MBG dijalankan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka akan dilakukan penangguhan. I
