Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengapresiasi dukungan Komisi II DPR dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.
“Nah, dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja,” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan agenda pembahasan hasil kunjungan Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mendagri menjelaskan, Tim Panja Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah titik di wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.
Pada kesempatan itu, dia juga menegaskan pentingnya keberadaan BNPP sebagai badan yang mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Peran tersebut mencakup penyelesaian sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Menurut Mendagri, pembangunan yang merata akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat rasa nasionalisme.
“Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain,” jelasnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks, baik di darat maupun di laut.
Mengenai perbatasan darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara.
Mengingat besarnya peran tersebut, lanjut Mendagri, Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif.
Dia menambahkan, fungsi koordinasi yang selama ini diemban BNPP kerap menghadapi tantangan karena masing – masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan tersendiri.
“Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah,” tutur Mendagri.
Di sisi lain, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri menegaskan bahwa kolaborasi antarkementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait menjadi kunci percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
Oleh karena itu, dia menyambut baik rencana Komisi II DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan melibatkan berbagai komisi di DPR guna mengoptimalkan peran kementerian/lembaga dalam memperkuat kawasan perbatasan.
“Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi – komisi lain, sehingga otomatis menyelesaikan masalah – masalah yang tadi, masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam – macam, sekolah, pendidikan, itu di daerah – daerah itu bisa dikeroyok rame – rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan,” tuturnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajaran dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A., serta pihak terkait lainnya. I
