Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Tertinggal, Terluar dan Terdalam (3T).
Menurut Mendagri, Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah (Pemda), termasuk di wilayah 3T, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG, yang hingga kini sudah ada 141 pemerintah daerah (pemda) yang membentuk Satgas.
“Satgas ini tugas utamanya melakukan fasilitasi, jadi apa menyiapkan lahan atau SPPG, entah dari Pemda atau dari mitranya, dan setelah itu menyampaikan usulan titik – titik lokasi SPPG,” katanya.
Dia menjelaskan, pemda sangat antusias mendukung percepatan pelaksanaan MBG, termasuk pembangunan SPPG, mengingat manfaat program tersebut dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Biasanya kepala daerah itu bukan profit oriented yang menjadi target utama. Bagi mereka dengan adanya program ini tentu yang paling utama membantu program mereka untuk menangani stunting karena mereka juga ditarget untuk menurunkan stunting,” ungkapnya.
Selain itu, program ini juga dinilai menguntungkan kepala daerah karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Program ini juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan dan MBG juga mendukung penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar. “Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap,” tegas Mendagri.
Dia berharap, dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, realisasi target Presiden dalam program MBG dapat diakselerasi.
“Harapan kita program MBG bisa menyebar, bisa selesai untuk menjangkau sesuai target Bapak Presiden,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap,” kata Dadan.
Dia mengapresiasi dukungan Mendagri dan Menteri PU yang dinilai menjadi kunci percepatan program MBG.
Menurutnya, MBG merupakan investasi terbesar pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. I
