Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat berharap kampus, perguruan tinggi menjadi salah satu simpul gerakan nasional pendidikan pengelolaan sampah.
“Mulailah dari kampus sendiri. Terapkan pemilahan yang konsisten. Olah sampah organik dari kantin. Bangun bank sampah kampus. Libatkan mahasiswa dalam audit sampah,” katanya saat berbicara di Forum Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan tema Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia di Aula Latief Hendraningrat, Kampus UNJ, Rabu (1/7).
Dia menegaskan untuk menjadikan sekolah mitra sebagai laboratorium perubahan perilaku dan mengarahkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendampingi kelurahan, pasar, sekolah dan komunitas.
Menurut Menteri Jumhur, jika satu kampus berubah, maka kampus tersebut menjadi contoh dan jika banyak kampus berubah, maka akan menjadi gerakan, sedangkan apabila gerakan masuk ke sekolah, maka gerakan itu menjadi budaya bangsa.
“Karena forum ini berlangsung di Universitas Negeri Jakarta, izinkan saya memberi penekanan khusus pada peran kampus. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat membahas krisis. Kampus harus menjadi tempat melahirkan solusi,” ujarnya.
Menteri Jumhur menjelaskan, ada tiga peran besar universitas dalam agenda darurat sampah.
Pertama, kampus sebagai laboratorium ilmu pengetahuan.
Kedua, kampus sebagai laboratorium perilaku.
Ketiga, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan.
“Kita membutuhkan riset yang menjawab masalah nyata, berapa komposisi sampah di tingkat rumah tangga, sekolah, pasar dan kampus, lalu teknologi mana yang paling sesuai untuk tiap wilayah dan bagaimana menghitung emisi metana,” tuturnya.
Selain itu, riset tentang bagaimana model pembiayaan yang adil, bagaimana perilaku memilah dapat dibentuk, bagaimana ekonomi sirkular membuka lapangan kerja hijau dan bagaimana kebijakan daerah dapat dievaluasi secara ilmiah,” tutur Menteri Jumhur.
Kemudian, dia menambahkan, kampus sebagai laboratorium perilaku dimana UNJ adalah kampus pendidikan.
Jumhur menilai, kekuatan UNJ bukan hanya pada riset, tetapi pada kemampuannya membentuk calon guru, pendidik dan pemimpin sosial.
“Jika budaya pilah sampah hidup di kampus, ia dapat menyebar ke sekolah, keluarga dan masyarakat. Program KKN, kampus minim sampah, kantin rendah sampah, audit sampah mahasiswa, sekolah mitra Adiwiyata, dan modul pembelajaran lingkungan dapat menjadi gerakan nyata,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Menteri Jumhur, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan harus membantu negara menjaga agar kebijakan sampah tidak berhenti menjadi slogan.
Menurutnya, kampus dapat memberi kritik berbasis data, mengevaluasi implementasi, menguji teknologi dan menawarkan alternative, sedangkan kritik akademik yang jujur bukan gangguan bagi pemerintah, bahkan kritik akademik adalah bahan bakar perbaikan kebijakan.
“Jangan melihat sampah hanya sebagai urusan teknis. Sampah adalah pintu masuk untuk memahami negara, ekonomi, hukum, teknologi, perilaku manusia, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim,” tutur Menteri Jumhur.
Oleh karena itu, dia mengajak mahasiswa UNJ menjadi generasi yang tidak hanya mengeluh melihat sampah, tetapi mampu merancang solusi dna tidak hanya bertanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bertanya apa yang dilakukan kampus, organisasi, rumah, komunitas, dan diri sendiri.
“Perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan terus – menerus. Menghabiskan makanan. Memilah sampah. Mengurangi plastik sekali pakai. Membawa tumbler. Mengompos. Mengukur timbulan sampah. Mendampingi warga. Mengembangkan riset. Mengkritik kebijakan dengan data. Semua terlihat kecil. Tetapi bila dilakukan oleh jutaan orang, dia menjadi perubahan struktural,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Jumhur menyampaikan tiga pesan utama, yakni darurat sampah adalah krisis sistemik, maka solusinya harus sistemik dan tidak cukup hanya bersih – bersih, bahkan tidak cukup hanya menambah TPA dan tidak cukup hanya membeli teknologi.
“Kita harus memperbaiki seluruh rantai dari produksi, konsumsi, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pasar daur ulang, energi, pembiayaan, data, dan penegakan hukum,” ungkapnya.
Kemudian, sampah adalah agenda iklim dan agenda keadilan, karena ketika sampah tidak terkelola, yang paling menderita sering kali masyarakat sekitar TPA, warga bantaran sungai, nelayan, anak – anak, dan kelompok rentan.
Oleh karena itu, lanjut Jumhur, pengelolaan sampah bukan hanya soal kota bersih, tetapi soal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dia menjelaskan selanjutnya adalah universitas harus menjadi pusat gerakan pengetahuan dan perubahan perilaku.
“Saya berharap forum ini tidak berhenti sebagai seminar. Saya berharap lahir peta aksi, riset kolaboratif, gerakan kampus minim sampah, dan kontribusi nyata UNJ bagi Indonesia,” katanya.
Menteri Jumhur mengajak semua pihak bergerak dari budaya membuang menuju budaya mengelola, mulai dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular, lalu dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai tujuan akhir, menuju TPA sebagai pilihan terakhir dan dari darurat sampah menuju Indonesia ASRI, yakni bersih, sehat, rendah emisi, serta berkeadilan.
“Saya percaya, jika ilmu pengetahuan bergerak, kebijakan bekerja, dunia usaha bertanggung jawab, masyarakat berubah, dan kampus menjadi teladan, maka target 100% sampah terkelola bukan sekadar angka dalam dokumen. Ini dapat menjadi kenyataan,” tuturnya. I
