Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur dapat menjadi percontohan keterpaduan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah.
Pasalnya, transformasi layanan digital, serta penerapan prinsip Reformasi Birokrasi (RB) dinilai menjadi salah satu hal yang krusial untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan berdampak.
“Kita sangat berharap Jawa Timur bisa jadi pionir, bisa menjadi role model dari proses yang sekarang Kemendagri, Kementerian PANRB, Kominfo diberi mandat presiden untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan supaya reformasi birokrasi menjadi lincah,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045 di Surabaya.
Terkait digitalisasi, Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyampaikan digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis.
Ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.
Presiden telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
“Saya lihat di Kabupaten Bayuwangi dan Kota Surabaya sedang bertahap dari 200 aplikasi tinggal satu portal, Single Sign On (SSO) nanti tinggal masuk sehingga rakyat tidak sulit,” jelasnya.
Untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak, Anas menekankan perlunya perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome dengan besaran kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Menurutnya, Jawa Timur adalah salah satu daerah yang berpotensi menjadi daerah sangat maju pada masa yang akan datang karena memiliki potensi di berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, energi terbarukan, pariwisata, industri, maupun kehutanan.
“Potensi Jawa Timur ini cukup beragam dan ini menurut kami banyak hal yang sangat strategis tumbuh maka nasional akan sangat terbantu,” ungkapnya.
Apresiasi juga disampaikan Anas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus memonitor kabupaten/kota agar musrenbangdes hingga musrenbang provinsi punya skala prioritas untuk bisa dieksekusi.
Selanjutnya, Anas memaparkan beberapa isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur.
Saat, ini masih terdapat 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur atau sekitar 29 yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Harapan kami kalau bisa dituntaskan, sehingga ini bisa menjadi salah satu provinsi yang tuntas dan kita akan masuk ke next level ke MPP Digital. Nah, sekarang sudah ada pilot project di Kabupaten/Kota Jawa Timur,” tuturnya.
Selain itu, seluruh Instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah terhubung dengan SP4N-LAPOR!.
Terdapat 10.099 laporan masuk, dan Pemerintah Kota Malang menjadi instansi penerima laporan terbanyak dengan persentasi tindak lanjut 100%.
Sementara itu, untuk persentase tindak lanjut laporan se-Jawa Timur telah mencapai 97% secara keseluruhan.
Anas menjelaskan, penerapan bertahap digitalisasi layanan publik pada layanan dasar perlu dilakukan melalui MPP Digital.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebanyak 35 kabupaten/kota telah melaporkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan empat kabupaten/kota belum menyampaikan laporan SKM tahun 2023.
Terakhir, Indeks Pelayanan Publik di wilayah Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai rata-rata 3,95 atau naik 6% dari sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Pangang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
Dia menuturkan, Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan Timur Indonesia.
Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80% logistik di 20 provinsi Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.
“Di mana 21 tol laut ada melalui Surabaya, dan kita juga punya lapangan terbang terbanyak ada tujuh lapangan terbang dan tiga di antaranya adalah internasional, dan berbagai infrastruktur yang membuat Jawa Timur dengan posisi sekarang 30,5% industri manufaktur,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono menyatakan, acara ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk saling melakukan koreksi, klarifikasi dan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan.
“Jadi, diharapkan juga akan mendapatkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan implementatif bagi provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.
Dalam kegiatan itu juga turut dilakukan penyerahan Penghargaan Perencanaan Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2024 oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kepada kabupaten dan kota terbaik, yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember dan Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, serta Kota Surabaya. I
