Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong reformasi birokrasi untuk mendorong birokrasi jadi makin lincah dan berdampak lewat langkah efisensi jabatan di daerah.
Dari langkah ini, diproyeksikan ada penghematan anggaran hingga sebesar Rp8 triliun.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tengah melakukan proses retifikasi besar-besaran.
Saat ini, lanjutnya, yang tengah menjadi fokus ialah pengurangan Eselon 2 sekitar 1.238 orang, Eselon III sekitar 30.854 orang dan Eselon IV sekitar 157.192 orang.
“Nanti akan ada pengurangan 1.238 orang Eselon II atau kurang lebih dua per daerah. Kita akan hemat cukup banyak sekitar Rp8 triliun kalau pengurangan ini jalan,” katanya saat Peresmian Bersama 10 MPP di Hotel Bidakara, Jakarta.
Menteri yang akrab disapa Anas ini mengatakan, langkah ini dilakukan karena ditemui sejumlah daerah yang ternyata jumlah perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak imbang dengan jumlah penduduk.
Dalam hal ini, Anas menegaskan bahwa ada daerah yang ibaratnya jumlah penduduk cuma 400 ribuan namun OPD-nya hampir setara dengan daerah berpenduduk 4 juta orang.
“Akhirnya duitnya habis buat gaji pegawainya. Kita akan kerjakan ini dan kita sudah sepakati variabelnya,” ujarnya.
Lewat langkah ini, harapannya posisi Eselon II dan III tidak akan terlalu banyak dan pembiayaan pun bisa lebih efisen. Anas menyatakan, rencana ini pun sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
“Presiden sangat setuju dengan adanya ini, sehingga ke depan tidak telalu banyak Eselon II dan III karena memang jumlah penduduk dan kebutuhannya tidak banyak. Misalnya, Dinas Pariwisata, Pendidikan dan budaya. Itu bisa dirangkap kalau jumlah penduduknya tidak terlalu besar,” katanya.
Lebih lanjut Anas menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dan bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkut variabel yang melandasi langkah ini.
Pemerintah juga akan mengacu pada data Badan Pusat Statistika (BPS) untuk melengkapi data-data variabel tersebut mulai dari variable jumlah penduduk, penanganan kemiskinan, hingga ekonomi.
“Ini sudah tuntas dengan Kemendagri, dalam waktu dekat akan kita lakukan sosialisasi seiring dengan target prioritas Pak Presiden rencana kerjanya yang disebut dengan penyederhanaan birokrasi,” ungkapnya.
Jadi, lanjut Anas, penyederhanaan birokrasi yang dikerjakan seiring dengan program digitalisasi, karena kalau program digitalnya jalan berarti jumlah struktur dan orangnya bisa dikurangi, tapi fungsinya tetap bisa diutamakan. I
