Pemerintah akan menerapkan skema Work From Home (WFH) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja swasta.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan ini sedang disiapkan guna merespons tingginya harga minyak dunia sebagai dampak dari perang di kawasan Timur Tengah (Timteng).
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk Work From Home,” kata Airlangga usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Dia menjelaskan bahwa ketentuan secara teknis untuk kebijakan WFH ini sedang disiapkan pemerintah.
“Kami, pemerintah merencakan WFH dapat dilakukan para pekerja selama satu hari dalam satu minggu. Satu hari dalam lima hari kerja,” ungkap Menko Airlangga.
Menurutnya, kebijakan ini juga diharapkan bisa diterapkan bukan oleh ASN saja, tetapi juga pekerja swasta.
“Itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda – pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi,” jelasnya.
Menko Airlangga menuturkan bahwa kemungkinan penerapan kebijakan WFH ini akan dimulai usai Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Jika konsep kebijakannya sudah dimatangkan, lanjutnya, pengumuman lanjutan akan disampaikan ke publik. “Pascalebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya.”
Terkait dengan durasi pelaksanaan WFH ini, dia menambahkan, juga masih akan dibahas lebih lanjut menyesuaikan situasi harga minyak dunia.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi, kita ikuti situasi yang berkembang,” tutur Menko Airlangga. I
