Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
Hal itu dijelaskan usai meninjau SPPG Tanahsareal Kota Bogor Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor pada pelaksanaan perdana program MBG, Senin (6/1/2024).
“Menurut saya luar biasa SOP-nya sangat ketat masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana,” katanya.
Hasan menjelaskan, dapur yang menyajikan makanan 3.000 porsi per hari itu dalam kondisi bersih, karena pihak pengelola di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan sistem pengelolaan limbah yang baik.
“Teman – teman bisa lihat tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah, yang keluar tidak akan menjadi problem,” jelasnya.
Menurut Hasan, informasi dari BGN, tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah beroperasi.
Dapur – dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. I
