PEMERINTAH PERBANYAK KESEMPATAN PROGRAM PEMAGANGAN KE JEPANG

Dirjen Pembinaan, Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Budi Hartawan saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan berdialog dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo, Jepang. (kemnaker.go.id)
Bagikan Artikel

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang.

Namun, pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi kompetensi, keterampilan kerja agar sesuai kebutuhan industri di negeri Sakura tersebut.

Dirjen Pembinaan, Pelatihan, Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Budi Hartawan menegaskan hal itu saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IX DPR dan melakukan dialog dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo, Jepang.

“Peluang magang di Jepang ini, menjadi momentum, baik bagi Kemnaker untuk terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (27/6/2022).

Menurut Budi, program pemagangan merupakan bagian dari pelatihan kerja. Untuk itu, lanjutnya, pemagangan ke luar negeri seperti ke Jepang harus diniati sebagai belajar dan berlatih.

“Peserta pemagangan harus menguasai sisi keilmuan maupun etos kerja dan produktivasnya. Pelatihan kerja dengan pola pemagangan luar negeri sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional agar mampu bersaing di pasar kerja global,” jelasnya.

Budi setelah selesai mengikuti program magang dan kembali ke negara masing-masing, tenaga kerja magang dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.

Dia mengungkapkan, sejak tahun 1993 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberangkatkan peserta pemagangan ke Jepang kurang lebih 94.348 orang peserta. “Saat ini sekitar 13.699 orang masih mengikuti pemagangan di Jepang.”

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan, kunjungan kerja ke Jepang mengikutsertakan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, karena merupakan lembaga yang berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja.

Charles menambahkan, angkatan kerja produktif yang meningkat, harus disertai dengan keahlian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan kerja di zaman milenial saat ini.

“Jepang, sebagai negara yang terkenal dengan etos kerja dan tehnologi terbaik, dapat dijadikan mitra untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” ungkapnya. I


Bagikan Artikel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here