Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyiapkan fondasi swasembada bawang putih melalui percepatan perbenihan nasional.
Langkah tersebut, kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dilakukan untuk mendukung pengembangan budidaya secara lebih luas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor yang selama ini masih memenuhi lebih dari 90% kebutuhan bawang putih nasional.
Dia menjelaskan, arah kebijakan pemerintah tidak lagi semata-mata bertumpu pada pertimbangan harga yang lebih murah dari produk impor, melainkan pada upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Kalau atas dasar efisiensi mungkin impor bisa dibenarkan. Tapi atas dasar survival of the country, itu tidak bisa dibenarkan. Kita ingin petani kita hidup dan Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain,” jelasnya usai Rapat Pengembangan Bawang Putih di Jakarta.
Menurut Wamentan, pemerintah berharap pengurangan impor sudah mulai dilakukan secara bertahap mulai pertengahan tahun depan seiring meningkatnya produksi dalam negeri.
“Kita berharap mulai pertengahan tahun depan sudah ada pengurangan kuota impor. Memang tidak langsung besar, tetapi begitu bibit sudah cukup, kita bisa produksi massal. Tujuan akhirnya adalah bawang putih yang kita konsumsi berasal dari hasil produksi petani sendiri,” ujarnya.
Dia menuturkan tantangan pengembangan bawang putih sekarang adalah pembibitan.
“Kalau bibit tersedia dan petani untung, pasti petani menanam. Dengan pola ini, kita optimistis dalam tiga sampai empat tahun impor bawang putih akan terus turun, syukur – syukur bisa nol,” tuturnya.
Guna mendukung target tersebut, Kementan bersama Bulog, ID FOOD dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) membangun ekosistem dari hulu hingga hilir.
Bulog dan ID FOOD akan menjadi offtaker hasil perbenihan, sedangkan PTPN terlibat untuk memanfaatkan lahan – lahan dataran tinggi yang potensial untuk budidaya bawang putih.
“Bukan hanya mengandalkan petani, BUMN juga terlibat. Offtaker pembibitan adalah Bulog dan ID FOOD, sedangkan PTPN ikut menanam di lahan-lahan yang sesuai,” ungkap Wamentan.
Saat ini, Kementan telah mengidentifikasi kawasan-kawasan potensial, termasuk Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah dan Humbang Hasundutan di Sumatra Utara.
Pemerintah juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang sudah tidak produktif, termasuk di Jawa Barat.
Wamentan menegaskan, tantangan terbesar menuju swasembada bukan pada minat petani maupun pasar, melainkan pada penyediaan benih yang sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah menyiapkan program perbenihan dengan pola bergulir.
Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung perbenihan seluas 5.000 hektare dengan bantuan benih sekitar Rp75 juta per hektare.
Setelah panen, petani mengembalikan benih sebesar satu setengah kali dari jumlah yang diterima untuk kemudian disalurkan kembali untuk perbenihan. I
