Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadikan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagai pekerjaan rumah utama dalam arah pembangunan ke depan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bandung Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grandia.
Dia menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung saat ini berada di angka 7,44%, lebih tinggi dibandingkan rata – rata Jawa Barat (Jabar).
Kondisi tersebut menjadi fokus utama karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Ini pekerjaan rumah yang sangat berat. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Bandung bisa mencapai 7% hingga 8% dalam tiga tahun ke depan,” ujar Farhan.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Bandung akan mendorong sejumlah sektor ekonomi unggulan, salah satunya industri fashion.
Menurutnya, Bandung memiliki potensi besar sebagai kota kreatif yang identik dengan tren fesyen.
“Bandung harus kembali ke jati dirinya sebagai kota fashion. Ini sektor yang bisa kita dorong untuk menciptakan lapangan kerja,” katanya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian serius pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalan.
Farhan mengakui bahwa kondisi kemantapan jalan di Kota Bandung saat ini mengalami penurunan.
“Biasanya di atas 95%, sekarang mendekati 90%. Artinya sekitar 10% atau kurang lebih 150 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat,” ungkapnya.
Dia memastikan, perbaikan jalan akan segera dilakukan mulai bulan ini dengan anggaran sekitar Rp300 miliar.
Tahap awal akan difokuskan pada 17 ruas jalan dan dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
“Dalam satu hingga dua bulan ke depan, kita bergerak bersama provinsi untuk percepatan perbaikan dan beautifikasi jalan,” jelasnya.
Di sisi lain, Farhan menegaskan, program padat karya hanya bersifat sementara.
Mengenai solusi jangka panjang, Pemkot Bandung akan mendorong pertumbuhan dunia usaha guna menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Kunci utamanya investasi. Dari investasi akan muncul lapangan usaha, lalu kita lakukan matching antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pendatang usia produktif ke Kota Bandung.
Berdasarkan data Laci RW yang telah direkomendasikan Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 150.000 pendatang usia produktif di Kota Bandung.
Menurut Farhan, kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai peluang dengan memastikan para pendatang mendapatkan akses administrasi kependudukan.
“Kalau mereka punya KTP Bandung, peluang mendapatkan pekerjaan dan pelatihan dari pemerintah akan lebih terbuka. Jadi kami dorong segera mengurus administrasi kepindahan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya menyatakan, perencanaan menjadi penting dalam pembangunan yang tepat sasaran melalui Musrenbang.
Di menyebutkan, kota sebagai entitas hidup yang terus berkembang dan membutuhkan kebijakan publik yang adaptif.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar – benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Edwin menjelaskan, komitmen DPRD untuk mendukung sekaligus mengawal program pembangunan bersama Pemkot Bandung, baik melalui Musrenbang, program prakarsa kewilayahan, maupun hasil reses anggota dewan.
“Kami siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis agar pembangunan Kota Bandung berjalan optimal,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo melaporkan, Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.
Dia menyebutkan, sebanyak 3.452 usulan masyarakat telah masuk dalam sistem, dengan 3.269 usulan disetujui dan 152 usulan dikembalikan untuk perbaikan.
Total pagu indikatif yang dialokasikan mencapai Rp154 miliar.
“Seluruh usulan masih dalam proses verifikasi akhir dan akan menjadi bagian dari berita acara kesepakatan Musrenbang tingkat kota,” jelas Anton.
Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2026 ini diikuti sekitar 360 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kota Bandung yang lebih inklusif dan berkelanjutan. I
