Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mendukung para penggiat sampah untuk mengubah sampah menjadi nilai ekonomis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin menyatakan, Pemkot Serang menerima kritikan dan saran dari masyarakat sebagai pengoptimalan penanganan sampah.
“Keritikan dan saran dari masyarakat bagian dari kami mengoptimalkan penanganan sampah dilakukan dengan baik,” katanya setelah Peringatan Hari Pers Nasional Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) seperti dikutip serangkota.go.id.
Menurut Nanang, penanganan sampah bukan hanya pekerjaan pemerintah saja, tapi juga berubahnya mindset masyarakat tentang sampah, menjadi salah satu bagian pentingnya.
“Tidak mungkin masalah sampah kita selesaikan hanya dengan pemerintah saja, tapi tentu keikutsertaan masyarakat menjadi bagian penting merubah maindset sampah yang tadinya tidak mempunyai nilai ekonomis kalau dikelola dengan baik lalu memisahkan sampah organik dan non organic,” jelasnya.
Kolaborasi seluruh stakeholder di Kota Serang, lanjut Nanang, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat, karena penanganan sampah itu harus dari hulu ke hilir.
Nanang juga menyampaikan bahwa ada beberapa produsen alat pengelolaan sampah yang sudah melirik Kota Serang, tapi memang belum ada perkembangan selanjutnya.
“Ini menjadi bagian pekerjaan kami, ada beberapa produsen alat untuk sampah yang melirik ke Kota Serang tapi belum ada perkembangan,” ungkapnya.
Penanganan sampah dari hulu yaitu masyarakat dapat meminimalisir sampah yang di buang percuma.
Pemanfaatan sampah menjadi kompos dan pakan ternak menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan sampah.
“Kami berharap kalau ditangani dari hulu jadi ke hilir itu hanya sisanya saja, tidak sebanyak yang sekarang. Sampah dijadikan untuk kompos, pakan ternak, magot dan itu akan kita giatkan kembali,” tuturnya.
Pemkot Serang juga akan mendukung jika nanti ada masyarakat yang memiliki inovasi dalam penanganan sampah dan jika dibutuhkan tempat, Pemkot Serang dapat memfasilitasi dengan lahan yang dimiliki.
“Pemerintah daerah akan fasilitasi itu, misalkan ada tanah pemerintah daerah, tidak usah sewa, kerja sama, gratiskan, tapi penanganan sampah disitu bisa ditangani dengan baik,” ujarnya. I
